Bisnis.com, JAKARTA - Penggiat dan Pemerhati Logistik Ryano Panjaitan menilai lambatnya penyelesaian kontainer limbah impor yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sangat merugikan banyak pihak.
Menurutnya, akibat terbengkalainya penyelesaian kontainer limbah B3 tersebut, resiko pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan kerja di tempat penimbunan sementara (TPS) di lingkungan pelabuhan tersibuk di Indonesia itu kian menghantui.
"Ratusan kontainer limbah tersebut sudah mangkrak tersimpan di lapangan TPS kawasan pabean pelabuhan Priok telah lebih dari setahun lantaran hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaian dari pihak importirnya," katanya dalam siaran pers, Selasa (22/6/2021).
Dia menyebut diperlukan niat baik dan komitmen importir bersangkutan dalam menyelesaikan atau mengurus kontainer-kontainer bermasalah itu. Selain itu, instansi berwenang dalam hal ini seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga belum mengambil tindakan signifikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Padahal, regulasi dalam penyelesaian masalah kontainer limbah mengandung B3 di pelabuhan Priok, seharusnya dapat mengacu pada upaya menjamin kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan operator TPS di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya atas kondisi mangkraknya ratusan kontainer limbah B3 bermasalah itu.
Baca Juga
Selain kerugian berupa berkurangnya penggunaan space lapangan TPS, biaya penumpukan yang belum dibayarkan pihak importir sejak kontainer tersebut masuk ke TPS hingga sekarang ini jumlahnya juga tidak sedikit, nilainya bisa mencapai ratusan milliar rupiah.
"Kondisi tersebut berimbas pada kerugian financial operator TPS, dan juga menyebabkan space untuk penumpukan di lapangan berkurang sehingga sebagian lapangan menjadi idle," sebutnya.
Menimbang segala dampak tersebut, dia menyarankan agar pemerintah dan instansi berwenang segera melakukan tindakan dalam mencari solusi permasalahan kontainer limbah B3 di pelabuhan Priok yang telah terkatung-katung selama lebih setahun tersebut.
"Kedepannya, pemberian izin terhadap kegiatan importasi jenis barang tersebut juga harus lebih hati-hati lantaran dampaknya sangat membahayakan keselamatan lingkungan kerja pelabuhan dan berpotensi mencemarkan lingkungan," tutupnya.
