Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres: Infrastruktur Digital Harus Dukung UMKM NTT Tembus Pasar Global

Upaya pemerintah untuk menggerakkan belanja produk lokal harus didukung secara mutlak oleh penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada acara Bedah Buku Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan, secara daring dari Jakarta, Senin (7/6/2021)./Antara/Asdep KIP Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada acara Bedah Buku Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan, secara daring dari Jakarta, Senin (7/6/2021)./Antara/Asdep KIP Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan infrastruktur digitalisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas nasional untuk memajukan UMKM di Indonesia Timur agar dapat menembus pasar global.

Wapres mengatakan upaya pemerintah untuk menggerakkan belanja produk lokal harus didukung secara mutlak oleh penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Oleh karenanya, pemerintah telah menugaskan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Proyek Strategis Nasional, dengan membangun jaringan backbone fiber optic Palapa Ring, dan Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet.

“Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global,” kata Wapres dalam Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (18/6/2021).

Dalam gelaran yang bekerja sama dengan Kemenkominfo ini, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) berhasil mengikutsertakan 3,7 juta unit UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya pada tahun lalu.

Wapres berharap dengan adanya ajang ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT.

Seperti diketahui, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Adapun pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper