Bisnis.com, JAKARTA - Wajah Deshartati sumringah saat mengenang kembali masanya memiliki rumah pertama di usia muda. Berstatus PNS, menjadi nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) dan didukung program pengadaan rumah dari pemerintah, bikin mimpinya itu kian mudah diraih.
Perempuan itu telah menjadi bidan aktif di sebuah Puskesmas, Provinsi Jambi sejak hampir tiga dekade lalu. Deshartati otomatis terdaftar sebagai pada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) tidak lama setelah menjadi pegawai negeri.
Baginya, Bapertarum telah memfasilitasi keluarga itu untuk mendapatkan rumah. Dari pembiayaan ini, Tuti mendapatkan rumah impian seluas 35 meter persegi bersama dengan sebidang tanah seluas 100 meter persegi di Jambi.
"Saya dan suami akhirnya dapat mengajukan kredit perumahan sekitar tahun 1996. Saat itu mudah sekali dan kami dapat fasilitas itu. Itu adalah salah satu investasi paling tepat dalam perjalan keluarga kami," katanya.
Dia mengatakan rumah pertamanya tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Dindingnya kokoh dengan tata ruang yang sangat lega.
"Bahkan, dengan tanah yang luas tersebut kami dapat memperlebar bangunan, agar dapat lebih luas lagi bagi keluarga," katanya.
Pengalaman serupa juga dialami Arief Hendratno. Pria asal Jakarta itu mendapatkan fasilitas Bapertarum hanya berselang bulan setelah dirinya ditetapkan sebagai PNS pada 1998.
Mimpinya memiliki rumah impian disambut oleh kebijakan pemerintah berupa Bapertarum. Para pegawai negeri dimudahkan dalam pengadaan rumah hingga bantuan membangun melalui lembaga itu.
Saat terdaftar sebagai peserta, penghasilan Hendra hanya dipotong sekitar Rp4.000 per bulan dari penghasilan Rp324.000 per bulan. Angka ini ditentukan berdasarkan golongan saat menjadi PNS.
Salah satu rumah yang dapat diakses melalui pembiayaan BP Tapera. BP Tapera memiliki target penyaluran pembiayaan perumahan pada tahun 2021 sebanyak 51.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dimana pada semester 1 ditargetkan sebanyak 11.000 unit rumah untuk disalurkan./ BP Tapera.
Meski mendapatkan fasilitas itu, Hendra tidak langsung memanfaatkan pembiayaan tersebut. Pasalnya, kantor tempat dia bekerja saat itu di Dewan Pertimbangan Agung tengah membuat pengadaan rumah dari BTN.
“Di tahun 1998 juga di kantor saya ada program pengadaan rumah BTN di Teluk Jambe Karawang, saya saya belum pakai fasilitas Bapertarum itu,” ceritanya kepada Bisnis, Senin (14/6/2021).
Dua tahun usai mendapatkan rumah dari BTN, barulah bapak dua anak ini memanfaatkan pembiayaan Bapertarum. Dia mulai mengajukan pencairan dana pada 2000.
Biaya itu dia pergunakan untuk merenovasi rumahnya di Karawang. Setelah diajukan, Hendra memperoleh dana sekitar Rp1,5 juta. Meski tidak terlalu besar, angka ini cukup membantu renovasi rumahnya kala itu.
“Pengurusannya mudah saja asal syaratnya lengkap,” tuturnya.
Istilah Bapertarum memang sudah lekat di kalangan PNS. Pemerintah Soeharto pada 1993 membentuk sebuah badan non kementerian khusus untuk melayani bantuan tabungan perumahan bagi pegawai negeri.
Terbentuknya badan ini ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden No 14/1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Eksekutif menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi PNS dengan kemudahan memiliki rumah impian.
Akan tetapi, Bapertarum PNS dibubarkan pemerintah pada 24 Maret 2018. Presiden Joko Widodo menggantinya menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada 2020.
Kebijakan ini ditetapkan Presiden Jokowi melalui beleid Peraturan Pemerintah No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Meski begitu, niatan pemerintah pada Tapera sudah dimulai sejak 2016 dengan terbitnya UU No 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Tapera hadir menjangkau masyarakat lebih luas mulai dari kalangan PNS, pegawai BUMN, TNI - Polri, hingga pegawai swasta. Dalam perencanaannya, kepesertaan Tapera bagi PNS dan eks peserta Bapertarum PNS dimulai pada awal 2021. Deshartati dan Hendra secara otomatis juga masuk menjadi peserta lembaga baru tersebut.
Jangkauan peserta rencananya akan diperluas pada kalangan aparatur sipil negara, BUMN, BUMD, BUMDes hingga pekerja mandiri pada tahun ini. Kemudian dilanjutkan pada kelompok TNI - Polri pada 2022 sampai pegawai swasta pada 2027.
Proyek ini mulai menunjukan progres signifikan pada 27 Mei 2021. Kolaborasi BP Tapera, BTN, dan Perumnas merealisasikan akad perdana bagi ASN di Pesawaran Residence, Lampung. Tahun ini ditargetkan 51.000 unit rumah dapat disepakati dengan para pegawai negeri.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar mengatakan pihaknya akan semakin agresif mendorong tingkat kepemilikan rumah nasional tahun ini.
Selama ini BP Tapera terus mendapat dukungan penuh dari Bank BTN untuk mendorong semua masyarakat berpenghasilan rendah yang khususnya adalah ASN.
Dia menyampaikan kebutuhan pada masa pandemi bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lalu. Rumah menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk dapat bekerja secara mobile di era normal baru ke depan.
Oleh karena itu, dia mengatakan tak hera pada pembukaan akad perdana ASN yang menjadi peminat tertinggi dalam program KPR Tapera BTN. Sejak penandatanganan MOU pada 27 Mei 2021 jumlah ASN yang berminat mencapai hampir 200 orang.
"Peminatnya membludak untuk proyek inisiasi ini. Baru seminggu sejak tanggal 20 Mei MOU sudah bisa dilakukan akad kredit perdana secara simbolis," kata Ariev pada acara Akad Perdana KPR Tapera BTN di Perumahan Samesta Pesawaran Residence Lampung.
Ariev mengatakan pihaknya bakal terus memastikan dana Tapera dapat dinikmati oleh seluruh peserta, khususnya bagi para abdi negara yang masuk dalam rencana prioritas tahun ini.
"Langkah perdana kami terlihat dari pemberian manfaat perumahan bagi peserta Tapera Lampung, selanjutnya target BP Tapera adalah area lain di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga
BP Tapera mengawali langkah strategis pengelolaan Dana Tapera dengan bekerja sama dengan KSEI dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) selaku Bank Kustodian. Kerjasama ini dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa Sistem Multi Investasi Terpadu (S-MULTIVEST) yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/6/2021)./ BP Tapera.
Setelah Lampung, BP Tapera akan melanjutkan misi pemberian manfaat perumahan di Bogor, Solo dan kota lainnya.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menuturkan saat ini ASN merupakan salah satu segmen utama perseroan dalam menyalurkan KPR. Dukungan bahkan diberikan sampai kepada pegawai negeri dengan penghasilan di bawah Rp4 juta, yang mana segmen ini memang mendominasi porsi backlog Tanah Air.
Dia memastikan BTN siap mendukung program Tapera ini. Optimisme tersebut ditunjukan dengan kesiapan infrastruktur, jaringan kepada mitra pengembang dan pengalaman BTN dalam pembiayaan perumahan khususnya untuk subsidi bagi MBR.
“BTN siap mendukung program Tapera ini. Infrastruktur kami siap. Bank BTN berkomitmen penuh mendukung program rumah nasional. Target kami adalah dapat memberikan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Program Satu Juta Rumah milik pemerintah,” terang Haru.
Adapun, terdapat tiga skema untuk KPR Tapera. Penghasilan di bawah Rp4 juta per bulan, akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5 persen fixed rate dengan tenor hingga 30 tahun.
Penghasilan antara Rp4 juta - Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6 persen fixed rate dengan tenor 20 tahun. Sementara itu, penghasilan Rp6 juta - Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7 persen fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan inisiasi perumahan Tapera merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah (PSR) pemerintah.
"Kami menyambut baik adanya inisiasi perumahan Tapera. Inisiasi ini dapat mengurangi jumlah backlog rumah nasional," ujarnya.
Meski target penyaluran inisiasi perumahan Tapera untuk tahap pertama hanya sekitar 11.000 warga berpenghasilan rendah, dia optimistis pada tahap penyaluran selanjutnya akan meningkat seiring kebutuhan rumah masyarakat yang masih besar.
“Ada kolaborasi yang sangat baik antarpemangku kepentingan bidang perumahan. Jadi, masyarakat akan sangat terbantu dengan Tapera ini,” tuturnya.
BP Tapera akan terus menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan rumah pertama yang layak bagi pegawai negeri.
Khalawi menambahkan capaian Program Sejuta Rumah per 11 Mei 2021 mencapai 280.490 unit. Program itu terus dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid–19, di samping dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui Program Padat Karya Perumahan.
"Apalagi pada masa pandemi ini rumah yang layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menjaga imunitas masyarakat sehingga terhindar dari penyebaran virus Covid-19," tuturnya.
Proses pengembangan salah satu proyek perumahan sederhana./Bisnis.
Mendukung PEN
Jika menyelisik lebih dalam, program Tapera merupakan salah satu upaya yang sangat relevan bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Betapa tidak, sektor ini menggerakkan 172 sektor ekonomi turunan lainnya di dalam negeri. Dimulai dari produksi bahan bangunan, jasa pembangunan rumah yang melibat tenaga tukang hingga industri perabotan rumah tangga.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan sektor konstruksi perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang sangat besar. Bahkan industri ini memiliki konten lokal besar, sehingga lebih optimal dalam memajukan industri dalam negeri.
"Itu mulai dari paku, semen tenaga mandor. Multiplier effect ekonominya sangat besar. Jadi penyerapan tenaga kerjanya sangat kuat," katanya.
Di sisi lain, ASN kata dia bukan segmen pasar pembiayaan yang berisiko bagi perbankan. Bahkan dengan statusnya sebagai abdi negara, pembiayaan justru tergolong sangat berkualitas.
"Jumlahnya sangat besar, itu belum masuk guru yang jumlahnya juga besar. Pendapatannya kan tidak terganggu. ini justru bagus. Lain dari tenaga kerja manufaktur atau kantoran yang kita tahu juga sebagian terdampak," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie menilai Indonesia mempunyai housing backlog yang sangat besar sehingga langkah agresif yang terintegrasi masih sangat diperlukan.
Menurutnya, selama ini pembiayaan perumahan sangat tergantung oleh insentif dari pemerintah yang jumlahnya sangat terbatas.
Sebab itu, program kolaborasi BP Tapera dan Bank BTN dalam meningkatkan kepemilikan rumah ASN ini sangat relevan untuk menekan backlog nasional. Terlebih ASN merupakan abdi negara yang kesejahteraannya perlu mendapat perhatian serius.
"Jadi kami memang mendukung Tapera ini. Karena dia mendukung peningkatan kepemilikan rumah di Indonesia," katanya.
***
Puluhan tahun setelah memiliki rumah, Deshartari menjadikan bangunan tersebut sebagai aset investasi yang paling bernilai. Harga rumah menurutnya tidak akan pernah turun, bahkan cenderung naik.
Pilihan memiliki rumah baginya lebih utama dibandingkan terus menerus menjadi kontraktor, selorohan bagi masyarakat yang gemar mengontrak rumah.
Kini dirinya dan keluarga sudah tidak tinggal di rumah tersebut. Dia telah menjual rumah itu dengan harga sangat baik untuk keperluan ongkos haji.
"Ya Alhamdulillah karena kami suami istri kerja dan rezeki mengalir terus. Rumah itu kami jual. Dananya kami gunakan untuk naik haji," sebutnya sambil mengenang.
Di sisi lain, Hendra memilih menjual rumah tersebut kepada adiknya pada 2003. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah di Jakarta.
Setelah menabung sekitar 9 tahun, Hendratno akhirnya membeli rumah baru di kompleks yang sama dengan rumahnya dahulu pada 2012. Kepemilikan rumah bagi Hendra dan Tuti melalui program pemerintah memang cukup menguntungkan.
“Rumah Karawang itu berkah juga. Sampai sekarang masih ada [rumah di Karawang]. Sekarang saya kontrakan,” tuturnya.
