Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Shopee Fokus Benahi Kapasitas UMKM Lokal Agar Bersaing

Shopee telah memiliki 180.000 eksportir dengan 1,5 juta produk dijual setiap bulannya ke luar negeri.
Pebisnis pakaian memaksimalkan aplikasi belanja online (Shopee) untuk menarik konsumen selama pandemi virus Corona. /Shopee
Pebisnis pakaian memaksimalkan aplikasi belanja online (Shopee) untuk menarik konsumen selama pandemi virus Corona. /Shopee

Bisnis.com, JAKARTA – Shopee Indonesia menjadikan peningkatan kapasitas UMKM sebagai fokus kerja pada tahun ini. Perusahaan juga tengah mengupayakan terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih baik. 

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengemukakan peluang bagi UMKM untuk merebut pasar global cukup besar karena platform e-commerce  ini juga mengakomodasi perdagangan lintas negara. Tetapi, dia tidak memungkiri pelaku usaha di lokapasar tetap memerlukan dukungan untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut.

“Peluang di luar sana untuk ekspor merupakan kompetisi yang besar bagi UMKM dan Shopee sebagai platform digital memiliki kesempatan untuk membuka jalan akses pasar tersebut ke UMKM. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengarahkan penjualan UMKM ke pasar yang lebih luas,” kata Handhika dalam diskusi daring, Senin (14/6/2021).

Sejauh ini, Handhika mengatakan Shopee telah memiliki 180.000 eksportir dengan 1,5 juta produk dijual setiap bulannya ke luar negeri. Eksportir-eksportir ini adalah bagian dari program ekspor dengan target 500.000 eksportir baru. Aktivitas ekspor setidaknya telah berhasil menyasar 5 negara tujuan, yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Brasil.

“Kami juga bekerjasama dengan Kemenkop UKM untuk mengurangi cross-border transaction agar kami bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk pedagang lokal dan memberi kesempatan untuk berkembang. Peluang untuk pengembangan UMKM sendiri mencakup pemasaran dan pengemasan produk sehingga makin bersaing,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pengembangan Pengusaha Nasional mengatakan Indonesia memerlukan lebih banyak UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan hal tersebut, dia memandang Kadin Indonesia bisa menjadi mitra kerja sama pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kita perlu menyadari bahwa UMKM ini di dalam ekonomi negara manapun adalah pondasi, makin banyak UMKM makin kuat pondasinya. Kita harus lebih fokus menggairahkan ekonomi. Dalam hal ini Kadin bisa menjadi mitra pemerintah untuk sama-sama mendorong terciptanya iklim UMKM yang lebih baik dan lebih banyak menghasilkan usaha UMKM,” kata Arsjad.

Terpisah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengemukakan dukungan terhadap UMKM harus menjadi prioritas dalam revisi Permendag No. 50/2020.

Pemerintah harus memastikan hambatan dalam memasuki pasar digital berkurang, salah satunya dengan menimbang ulang pemberlakuan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan Elektronik (SIUPMSE).

“Jika diberlakukan, hal ini akan menjadi awal baik yang dapat mendorong lebih banyak UMKM memasuki pasar digital dan menarik manfaat darinya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku predator,” kata Thomas.

Thomas berpendapat perusahaan ‘predator’ akan sulit membebani konsumen dengan harga tinggi untuk menutup kerugian setelah menjual produk di bawah harga wajar. Hal tersebut bisa terjadi karena mematok harga tinggi hanya akan menarik pemain baru yang dapat menawarkan harga yang lebih rendah.

“Apabila Kementerian Perdagangan tidak dapat membuktikan adanya predatory pricing [di perdagangan digital], menghukum produsen dengan harga rendah hanya akan menjadi manuver yang berbahaya. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen dan UMKM dalam negeri, tetapi juga akan mengakibatkan berlakunya harga pasar yang lebih mahal dari harga optimal," jelasnya.

Thomas mengemukakan praktik predatory pricing yang sempat mengemukan di perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang sejatinya sulit dibuktikan.

Untuk bisa disebut sebagai tindakan tarif predator, perusahaan harus menetapkan harga di bawah biaya produksi, mengalahkan pesaing untuk mendominasi pasar dan setelahnya menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menutup kerugian mereka.

“Pangsa pasar yang kecil dari pelaku usaha asing dengan sendirinya mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tarif predator, karena akan sangat tidak efisien bagi mereka untuk memaksa mendorong para pelaku usaha lokal keluar dari pasar hanya dengan instrumen harga,” kata Thomas.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper