Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rencana Modernisasi Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Perlu Dikaji Mendalam

Indef menilai Kementerian Pertahanan juga perlu menekankan apakah target yang ingin dicapai dengan pendanaan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 09 Juni 2021  |  14:46 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Perdana Menteri India Narendra Modi (kiri) mengamati senjata, di sela-sela pertemuan, di Jakarta, Rabu (30/5/2018). - Setpres
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Perdana Menteri India Narendra Modi (kiri) mengamati senjata, di sela-sela pertemuan, di Jakarta, Rabu (30/5/2018). - Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Riset Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyarankan agar rencana penganggaran modernisasi alutsista senilai Rp1.780 triliun dikaji lebih dalam terlebih dahulu.

Menurut Berly, selain membuka secara rinci terkait dengan rencana penganggaran, pihak Kementerian Pertahanan juga perlu menekankan apakah target yang ingin dicapai dengan pendanaan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang.

Berdasarkan Minimum Essential Force atau MEF (Kekuatan Pokok Minimum) Indonesia III untuk periode 2020-2024, target pencapaian modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia harus sudah mencapai 100 persen pada 2024. Hal tersebut berlaku untuk seluruh matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angakatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

"MEF ini ada sejak 2009. Apakah ini masih relevan yang di-set sejak 2009? Apa saja yang perlu direvisi terkait dengan perubahan teknologi, kondisi geopolitik, dan segala macam. Ini yang akan lebih meyakinkan masyarakat memang target 100 persen ini urgent atau sesuai dengan yang dibutuhkan Indonesia," ujar Berly dalam webinar Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Rabu (9/6/2021).

Berly juga menilai kajian terkait dengan kesesuaian target dengan apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini harus diutamakan lebih dulu dibanding pembahasan anggaran.

"Akan lebih baik ada di-review dulu dengan para pakar, praktisi, pensiunan, yang masih menjabat atau retired, bahwa dibutuhkan postur militer seperti apa dan alutsista seperti apa. Itu kemudian baru bujet [anggaran]. Itu belakangan seharusnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Berly juga menyatakan pemerintah perlu menggenjot penerimaan terlebih dahulu sebelum merencanakan anggaran yang besar, tidak terkecuali untuk anggaran sektor pertahanan.

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Filipina yang memiliki tax ratio lebih tinggi, maka Berly menilai wajar apabila lebih banyak anggaran di negara tersebut yang dapat dialokasikan ke sektor pertahanan.

"Kalau penerimaan [pajak] lebih tinggi, maka lebih banyak yang bisa dialokasikan untuk semua item termasuk ke defense atau alutsista. Sehingga, tahapan yang umum yaitu naikkan dulu penerimaan, baru lebih banyak dialokasikan lagi ke sektor-sektor yang dianggap prioritas atau tertinggal," jelasnya.

Di sisi alokasi anggaran, Berly mencatat alokasi anggaran untuk sektor pertahanan secara umum pada APBN 2021 yaitu sebesar 7 persen. Bahkan, alokasi tersebut lebih besar daripada sektor kesehatan yaitu sebesar 5 persen.

Lalu dari segi pagu anggaran, dia mencatat alokasi anggaran Kementerian Pertahanan hampir selalu berada di tingkat tiga teratas atau dengan pagu terbesar. Pada 2021, anggaran Kemhan bahkan berada di peringkat dua teratas dengan pagu terbesar.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

alutsista kementerian pertahanan
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top