Bisnis.com, JAKARTA - Peran multi stakeholder dalam mendukung pencegahan perubahan iklim dan mendorong pembangunan ekonomi hijau diyakini menjadi salah satu kunci tercapainya target penurunan nol emisi karbon atau net zero emission global pada 2050.
Hal tersebut dibahas dalam webinar bertajuk Collaborative Contribution for Climate and Green Economy yang diinisiasi Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Kamis (3/6/2021). Sektor swasta dinilai berperan penting dalam menggerakan konsep sustainability atau ekonomi hijau untuk mendukung tercapainya target ini.
Salah satu contoh nyata dukungan sektor bisnis terhadap keberlanjutan dilakukan oleh Grup APRIL. Dian Novarina, Deputy Director Sustainability & Stakeholder Engagement Grup APRIL yang menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut menuturkan bahwa produsen pulp dan kertas yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau ini memiliki acuan Sustainability Forest Management Policy 2.0, yang menjadikan proses operasional dan produksi perusahaan mendukung aspek berkelanjutan.
Tak hanya itu, Grup APRIL juga memiliki komitmen untuk mendukung tercapainya SDGs dan mendukung program prioritas pemerintah lewat komitmen APRIL2030, yang diluncurkan perusahaan pada November lalu.
Salah satu target utamanya adalah mencapai net zero emission dari pemanfaatan lahan hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola perusahaan dalam merealisasikan komitmen Iklim Positif (Climate Positive) pada 2030 di area operasional perusahaan.
“Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami dalam pemenuhan target net zero emission, yakni mendukung tercapainya iklim positif (climate positive) dengan beberapa aksi," tutur Dian Novarina, Deputy Director Sustainability & Stakeholder Engagement APRIL Group.
Beberapa aksi nyata yang akan dilakukan hingga 2030, lanjut Dian, misalnya memenuhi 90% kebutuhan energi untuk pabrik bersumber dari energi terbarukan hingga menargetkan kadar emisi dari produk yang dihasilkan turun 25%.
APRIL juga akan segera membangun solar panel atau instalasi tenaga Surya sebesar 20 MW sebagai bagian mendukung operasional pabrik yang lebih ramah lingkungan.
Dian juga menjelaskan bahwa APRIL selalu mengedepankan pendekatan proteksi-produksi dalam operasinya. Salah satu perwujudannya adalah dengan menginisiasi Restorasi Ekosistem Riau (RER) sejak 2013.
RER berfungsi melindungi, memulihkan dan melestarikan hutan lahan gambut yang memiliki nilai penting dari segi ekologi di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. Total kawasan restorasi ini mencapai 150.000 ha atau setara dengan dua kali wilayah Singapura.
Target Bersama
Dalam webinar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kata kunci untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sesuai komitmen NDC, sebesar 29% dengan sumber daya sendiri dan 41% dengan dukungan dari internasional pada 2030.
“Pencegahan perubahan iklim merupakan tanggung jawab kita semua dan kolaborasi adalah elemen penunjang untuk mencapai target bersama ini," tuturnya.
Menurutnya, sebagaimana yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, green economy menjadi salah satu yang sedang di dorong, yakni bagaimana konteks pembangunan dengan mengutamakan prinsip lingkungan ini bisa terselenggara di Indonesia.
Laksmi menjelaskan pemerintah telah mengembangkan beberapa strategi untuk mendukung ekonomi hijau. Misalnya meningkatkan anggaran yang mendukung transformasi hijau, mendorong performa Indonesia di sektor hijau untuk menarik lebih banyak investor, mendorong berbagai pendanaan inovatif dan memanfaatkan akses pendanaan di tingkat global.
"Tak hanya peran penting dari pemerintah, dunia industri juga terus menggiatkan upaya demi terciptanya bisnis yang berkelanjutan melalui berbagai aksi mengingat sektor swasta merupakan salah satu pemain kunci dalam mencapai target penurunan emisi," terangnya.
Menurutnya kontribusi sektor bisnis dapat terlihat dari berbagai komitmen, misalnya menerapkan praktek efisiensi energi, mengukur dan memberikan solusi untuk mencapai nol emisi hingga memanfaatkan energi terbarukan dalam proses produksi.
Yono Reksoprodjo, Executive Committee IBCSD menyatakan bahwa sejak diadopsinya SDGs melalui Perpres No.59/2017, maka semua pemangku kepentingan diundang untuk terlibat dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Terkait dengan perubahan iklim, maka Goal 9 Industri, Inovasi, Infrastruktur, Goal 13 untuk Aksi Iklim, dan Goal 12 untuk Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab sangat erat kaitannya dengan semua sektor bisnis,” ujarnya.
Lantas sejalan dengan komitmen sektor bisnis, pemerintah juga telah menyiapkan wadah bagi para pelaku bisnis untuk melaporkan kegiatan-kegiatan keberlanjutan yang dilakukan, terutama dalam konteks konsumsi dan produksi berkelanjutan. Seperti dipaparkan Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah menyiapkan sebuah platform Community of Practices.
"Dalam platform tersebut, perusahaan dan organisasi, bahkan komunitas dapat melaporkan kegiatan-kegiatannya terkait dengan pencapaian SDG 12 ini," terangnya.
Seperti diketahui bahwa menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP 26 UNFCCC) yang akan diselenggarakan pada 1-12 November 2021, komitmen dunia terhadap Paris Agreement 2015 akan kembali disorot.
Hal tersebut demi mencapai target bersama di bidang pencegahan perubahan iklim. Pertemuan petinggi dunia itu pun akan menyorot komitmen yang dicanangkan negara-negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim 22 April 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
