Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) terus memutar otak untuk menciutkan utang yang telah hampir menyentuh angka Rp500 triliun. Besarnya utang PLN dinilai membuat ruang gerak perseroan untuk berinvestasi menjadi sempit.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa pengelolaan utang PLN pada akhir Desember yakni Rp452,4 triliun. Posisi itu disebut 91,2 persen dari saldo RKAP Desember 2020 revisi yang ditetapkan sebesar Rp496,2 triliun. Capaian itu tercatat turun 0,4 persen dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2019.
Zulkifli menjelaskan bahwa penurunan itu disebabkan karena pelunasan pinjaman dan prepayment yang dilakukan perseroan.
"Pelunasan lebih besar daripada penarikan utang baru," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).
Berdasarkan laporan keuangan PLN 2020, total liabilitas PLN tercatat sebesar Rp649,24 triliun. Sementara itu, jumlah ekuitas PLN per Desember 2020 tercatat sebesar Rp939,81 triliun.
Zulkifli menjelaskan bahwa per April 2021, posisi utang PLN telah mencapai Rp448,6 triliun atau turun 0,8 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020. Dia menjelaskan hal itu disebabkan karena pembayaran lebih besar dibandingkan dengan penarikan pinjaman baru.
Menurut dia, posisi utang terhadap EBITDA PLN kian membaik dari yang pernah mencapai lima kali, pada April 2021 telah menjadi 4,38 kali.
"Kami terus berupaya apabila cashflow memungkinkan menurunkan utang. Kami akan terus membayar utang dengan suku bunga tinggi untuk dilunasi dan mengambil utang baru dengan suku bunga rendah," jelasnya.
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai dengan selisih antara liabilitas dan ekuitas PLN yang tidak terlampau jauh, maka akan membuat ruang gerak PLN untuk berekspansi menjadi sempit.
Dia berpendapat bahwa PLN harus lebih berhati-hati dalam menjalankan program-program kerja. Selain itu, pembangunan pembangkit baru perlu ditinjau lagi sehingga ke depan tidak memberatkan PLN apalagi dengan skema take or pay.
"PLN harus melakukan efisiensi besar-besaran juga. Selain itu, renegosiasi dengan IPP [independent power producer] perihal skema take or pay harus dilakukan. Apalagi, konsumsi listrik masih menurun," katanya kepada Bisnis, Rabu (26/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
