Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan tiga kerangka kebijakan terkait penggunaan transportasi darat di ibu kota baru. Langkah tersebut merupakan upaya menghadirkan transportasi yang cerdas sesuai harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan arah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara diantaranya adalah smart city. Artinya, kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelolanya.
"Sistem transportasi di IKN diharapkan terkoneksi intramoda maupun intermoda baik secara sistem maupun fisik di lapangan," katanya dalam webinar, Selasa (25/5/2021).
Lebih lanjut dia memaparkan ada tiga kerangka kebijakan yang disiapkan terkait transportasi darat di IKN. Pertama tentu menyangkut konsep smart city yang diterjemahkan menjadi smart mobility. Artinya, setiap mobilitas di IKN terkoneksi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Kerangka kedua menyangkut masalah green dan sustainable city yang merupakan fokus pengembangan pada kota yang ramah lingkungan.
"Berikutnya menyangkut masalah connected, sebagaimana pembangunan IKN harus terkoneksi baik intra maupun antar moda sehingga pembangunan transportasi darat harus connected atau dapat menghubungkan simpul-simpul kegiatan mulai jaringan dan juga layanan transportasi yang ada," jelasnya.
Dia menambahkan, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen masyarakat dalam mengakses informasi tranportasi di IKN secara real time melalui smartphonenya, seperti jadwal angkutan, lokasi simpul terdekat, pemilihan rute tercepat, hingga tarif layanan.
"Selain itu pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, halte dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam mengakses transportasi di IKN," pungkasnya.
