Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi penyerapan gabah atau beras Bulog yang masih di bawah target pemerintah dinilai sebagai hal yang tak baru. Perusahaan tersebut tercatat kerap tak mencapai target karena kebijakan yang tidak akomodatif.
“Target penyerapan tidak tercapai itu bukan hal baru. Dirut Bulog sebelumnya pun hampir bisa dipastikan target dari pemerintah tak selalu bisa dicapai. Pada awal pemerintahan Jokowi, persisnya awal 2015, terjadi pergantian direksi yang baru menjabat 3 bulan karena alasan tak bisa memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Namun direktur pengganti pun tak bisa memenuhi target,” kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, Selasa (18/5/2021).
Perum Bulog tercatat telah menyerap 670.916 ton setara beras per 17 Mei 2021. Meski berhasil mengamankan stok cadangan beras pemerintah di atas 1 juta ton, realisasi pengadaan ini masih berada di bawah target 900.000 ton yang dipatok pemerintah sampai Juni 2021.
Khudori mengatakan banyak regulasi perberasan yang mengakibatkan Bulog sulit menyerap sesuai target, salah satunya adalah kebijakan penyaluran beras yang terbatas pada kanal tertentu. Situasi ini membuat Bulog harus menyimpan stok CBP dalam jumlah besar tanpa kepastian ke mana beras akan disalurkan.
Dia memberi contoh pada kasus tersisanya 412.000 ton beras pengadaan dalam negeri 2018 dan 2019 serta impor 2018 yang masih tersisa di gudang Bulog. Besarnya stok beras yang tak tersalur ini merupakan imbas dari dihentikannya program bantuan beras sejahtera kepada masyarakat menengah ke bawah yang selama ini menjadi andalan Bulog.
“Memberi target kepada Bulog itu kan ada konsekuensinya. Apa pemerintah sudah memenuhi semua konsekuensi itu? Jika tidak, ya jangan harap target terpenuhi,” lanjutnya.
Baca Juga
Khudori mengatakan ketidakjelasan kanal penyaluran yang memicu penurunan kualitas beras bisa menjadi bom waktu. Dia menyebutkan kerugian dan biaya yang harus dikeluarkan akan membesar jika solusi tak kunjung ditemukan.
“Beras turun mutu yang jumlahnya ratusan ribu ton itu bom waktu. Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban untuk disposal 20.000 ton beras turun mutu pada 2019 saja sampai saat ini belum selesai. Jika ratusan ribu, bisa dibayangkan betapa rumitnya nanti,” kata Khudori.
Ketika ditanyai soal kondisi penyerapan Bulog dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan stok nasional, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan enggan berkomentar banyak.
Stok kelolaan Bulog sendiri diperkirakan memiliki ketahanan 17,2 bulan. Lewat surat Mendag kepada Perum Bulog No. 13/M-DAG/SD/2021, pemerintah telah menugasi Bulog untuk melaksanakan KPSH beras medium dengan menggunakan CBP guna menjaga pasokan beras di pasar rakyat dan toko modern. Pelaksanaan KPSH sendiri bisa dilakukan sepanjang tahun.
“Menurut saya soal ini harus ditanyakan ke Perum Bulog,” kata Oke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
