Bisnis.com, JAKARTA - Remitansi atau pengiriman uang global menunjukkan ketangguhan selama krisis Covid-19. Laporan terbaru Bank Dunia menyatakan arus pengiriman uang yang tercatat secara resmi ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai US$ 540 miliar pada 2020, hanya turun 1,6 persen dari 2019 sebesar US$548 miliar.
Penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan saat krisis keuangan global 2009 sebesar 4,8 persen. Selain itu, pengiriman uang juga tidak menurun sebanyak aliran investasi asing langsung (FDI) ke negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang terkoreksi lebih dari 30 persen sepanjang tahun lalu.
Akibatnya, aliran pengiriman uang negara-negara tersebut, tidak termasuk China, melebihi jumlah FDI dan bantuan pembangunan luar negeri pada 2020.
Dilip Ratha, kepala ekonom yang menulis laporan tersebut, mengatakan penggerak utama pengiriman uang dan alasan di balik ketahanan selama krisis adalah keinginan para migran untuk membantu keluarga mereka, mengirim uang ke negara asalnya dengan memotong konsumsi atau menarik tabungan.
"Kesediaan untuk membantu anggota keluarga dimungkinkan oleh langkah-langkah fiskal di hampir semua negara yang menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik dari perkiraan," kata Ratha dalam keterangan resminya, dilansir Minggu (16/5/2021).
Ratha melanjutkan, transfer tunai dan program dukungan pekerjaan yang dilaksanakan di banyak negara besar menopang penurunan pendapatan dan konsumsi pribadi, dan mendukung bisnis dan pekerjaan, termasuk orang-orang yang lahir di luar negeri. Adapun faktor pendukung kedua adalah bahwa bisnis di banyak negara tuan rumah lebih siap untuk pekerjaan dan layanan jarak jauh.
Baca Juga
Selain itu, ada peningkatan penggunaan saluran uang digital karena membawa uang secara langsung melewati perbatasan internasional terganggu oleh tindakan penguncian. Di banyak koridor pengiriman yang, terdapat pergeseran yang signifikan dari jalur informal ke formal pada tahun lalu, meskipun di beberapa koridor aliran tampaknya bergeser ke arah yang berlawanan.
Dengan pertumbuhan global yang diperkirakan akan pulih lebih lanjut pada 2021 dan 2022, aliran pengiriman uang ke negara berpenghasilan rendah dan menengah diperkirakan meningkat sebesar 2,6 persen menjadi US$ 553 miliar pada 2021 dan sebesar 2,2 persen menjadi US$ 565 miliar pada 2022.
Namun, proyeksi ini memiliki risiko yang signifikan mengingat gelombang Covid-19 tak bisa dikesampingkan di beberapa negara. Selain itu, banyak negara mungkin tidak dapat memberikan tingkat stimulus fiskal yang sama seperti yang mereka lakukan pada 2020.
Pergeseran dari uang tunai ke saluran digital dan informal ke saluran formal mungkin juga melambat, kecuali ditemukan solusi untuk meningkatkan akses ke perbankan bagi para migran.
Sementara itu, meski penurunan pengiriman uang global terhitung kecil, terdapat perbedaan regional yang harus digaribawahi. Secara umum, karena harga minyak yang lemah, pengiriman uang dari negara-negara yang bergantung pada emas hitam menurun lebih banyak daripada yang terjadi di negara-negara nonminyak.
Misalnya, dalam kasus Rusia, efek ganda dari harga minyak yang lemah dan depresiasi mata uang negara asal menyebabkan penurunan hampir 10 persen aliran pengiriman uang ke kawasan Eropa dan Asia Tengah. Harga minyak yang lemah memengaruhi pekerjaan migran di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, yang menyebabkan penurunan pengiriman uang keluar dari wilayah tersebut.
Ketahanan arus pengiriman uang yang tidak terduga selama krisis Covid-19 telah menyoroti pentingnya ketersediaan data yang tepat waktu. Setelah menyalip jumlah FDI dan dana bantuan pembangunan, remitansi tidak dapat lagi diabaikan sebagai perubahan kecil.
Negara perlu mengumpulkan data yang lebih baik tentang pengiriman uang, dalam hal frekuensi baik bulanan atau triwulanan, pelaporan tepat waktu, dan perincian lain diantaranya menurut koridor, saluran, instrumen.
Ada kemajuan di beberapa bidang respons kebijakan selama krisis. Misalnya, beberapa negara tuan rumah telah memasukkan migran dalam program transfer tunai dan program vaksinasi.
"Negara tuan rumah harus memberikan vaksin kepada pekerja migran untuk meningkatkan keamanan penduduk mereka sendiri, suatu hal yang tampaknya semakin diakui," katanya.
