Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali sejumlah kebijakan nontarif (non-tariff measures/NTM) yang diberlakukan dalam importasi gula. Sejumlah kebijakan dinilai mengurangi akses industri pengguna dan mengerek harga di tingkat konsumen.
Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan setidaknya terdapat beberapa NTM dalam perdagangan gula, salah satunya adalah klasifikasi jenis importir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/2020 tentang Ketentuan Impor Gula.
Dalam beleid tersebut, impor gula mentah untuk bahan baku maupun impor gula rafinasi hanya dilakukan oleh usaha dengan angka pengenal importir produsen (API-P).
Sementara impor gula dalam rangka stabilisasi harga dan pemenuhan stok hanya bisa dilakukan oleh usaha dengan API-P dalam bentuk gula mentah dan bagi BUMN dalam bentuk gula kristal putih (GKP) siap konsumsi.
Felippa mengelaborasi pula NTM berupa kuota dan lisensi nonotomatis yang ditentukan melalui proses panjang, mulai dari penerbitan rekomendasi di kementerian teknis sampai keputusan kuota melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, terdapat kebijakan inspeksi prapengiriman di pelabuhan muat serta ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk GKP dan dan gula rafinasi.
Baca Juga
“Pemberlakuan NTM ini berdampak pada pasokan, ia membatasi akses industri dalam memperoleh bahan baku. Sebagaimana diketahui, produksi tebu kita makin berkurang. Namun kebutuhan terus naik setiap tahunnya dan mereka [industri] memerlukan bahan baku ini,” kata Felippa dalam diskusi daring, Kamis (29/4/2021).
Dia juga mencatat kebijakan lisensi nonotomatis kerap diikuti dengan keterlambatan penerbitan izin impor. Proses yang membutuhkan waktu lama mengakibatkan kedatangan gula mentah terlambat.
Izin yang lambat terbit ini setidaknya dirasakan dampaknya pada awal pandemi 2020 ketika harga gula di tingkat konsumen menembus Rp17.000 per kg. Mengutip laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), keterlambatan penerbitan izin impor turut memberi andil terhadap fluktuasi harga.
“Kebijakan NTM juga tercatat menambah biaya impor. Beberapa penelitian menunjukkan inspeksi yang diberlakukan serta ketentuan kemasan dan label membuat importir harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memenuhi syarat tersebut. Biaya impor juga diasosiasikan dengan keterlmbatan tadi. Kalau makin lambat maka menambah biaya,” lanjutnya.
Karena itu, Felippa mengusulkan agar pemerintah dapat meninjau kembali serangkaian NTM yang diberlakukan. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan regulatory impact assessment.
“Mungkin bisa dilihat keuntungan dan kerugian dari kebijakan NTM sehingga tidak memberatkan industri,” kata Felippa.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem perizinan impor otomatis untuk mempersingkat proses perizinan. Selama ini, keputusan strategis dalam kebijakan perdagangan pangan diambil melalui rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan juga harus memenuhi berbagai persyaratan.
Felippa juga menyebutkan sistem perizinan impor otomatis memberikan kesempatan kepada semua importir terdaftar untuk mengimpor. Penggunaan sistem ini dia nilai akan mengurangi berbagai penundaan akibat proses birokrasi serta menghilangkan peluang korupsi.
“Importir yang memenuhi persyaratan dapat mengimpor kapan saja, tanpa harus bergantung pada keputusan pemerintah,” katanya.
