Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Stafsus Menkeu: Paradigma Pembangunan Jawasentris Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

PDB nasional sebesar 80 persen ada di Pulau Jawa. Sementara itu, dana pihak ketiga sebesar Rp6.737 triliun yang disimpan di perbankan, hampir seluruhnya tersimpan di Jakarta atau sebesar 91 persen.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 16 April 2021  |  18:20 WIB
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta  -  Twitter
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta - Twitter

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan salah satu alasan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah paradigma pembangunan yang masih terpusat di Jawa.

Yustinus mencontohkan PDB nasional sebesar 80 persen ada di Pulau Jawa. Sementara itu, dana pihak ketiga sebesar Rp6.737 triliun yang disimpan di perbankan, hampir seluruhnya tersimpan di Jakarta atau sebesar 91 persen.

“Ini sangat timpang, nah kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” kata Yustinus dalam webinar ‘Pemindahan Ibu Kota, Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi Covid-19: Mana Yang Lebih Baik?’, Jumat (14/4/2021).

Adapun, kini pemerintah tengah menunggu pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh DPR. Setelah disahkan, maka pembangunan fisik tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai.

Kementerian PPN/Bappenas mengatakan target pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan sampai 2024 untuk KIPP dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Tentunya, hal tersebut akan diagendakan setelah pengesahan RUU IKN oleh DPR, yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Terkait dengan skema pembiayaan, Yustinus memaparkan proyek pembangunan ibu kota negara baru akan dibiayai oleh APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Swasta. Dia menyebut kehadiran mekanisme burden sharing memberikan opportunity lebih besar bagi Indonesia terkait dengan pembiayaan.

Selain itu, menurut Yustinus, adanya lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Sejumlah investor terutama dari Timur Tengah, disebutnya telah menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kita harus optimistis bahwa Indonesia itu dilirik oleh banyak investor tanpa harus menggadaikan kedaulatan,” ucap Yustinus.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkeu Ibu Kota Dipindah ibu kota negara
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top