Bisnis.com, JAKARTA - Air France-KLM akan menerima sebanyak 4 miliar euro atau US$ 4,7 miliar (Rp67,68 triliun) dari pemerintah Prancis sebagai bagian dari rencana rekapitalisasi untuk maskapai yang berutang, yang telah terpukul oleh pandemi.
Perusahaan mengatakan pemerintah Prancis akan meningkatkan kepemilikannya di maskapai itu hingga 30 persen. Sementara itu, Uni Eropa mengatakan modal segar hingga 1 miliar euro akan datang sebagai bagian dari iuran pemegang saham. Prancis juga akan mengubah pinjaman 3 miliar euro sebelumnya menjadi instrumen hibrida.
Paket yang telah lama ditunggu ini menandai hasil awal dari pembicaraan berbulan-bulan antara Air France-KLM dan pemegang saham terbesarnya yakni Prancis, Belanda dan Komisi Eropa. Itu juga terjadi di tengah lonjakan virus di seluruh wilayah yang telah memaksa pembatasan baru di Prancis dan membuat Inggris merencanakan untuk membuka perjalanan luar negeri pada 17 Mei mendatang.
Pemerintah sering berselisih sejak merger Air France dan KLM 2004, sementara UE telah mendorong kondisi untuk mengimbangi kekhawatiran monopoli.
“Ini adalah langkah pertama untuk merestrukturisasi neraca,” kata Chief Financial Officer Frederic Gagey dilansir Bloomberg, Selasa (6/4/2021).
Dia menambahkan bahwa ini adalah awal dari perbaikan dampak pandemi.
Baca Juga
Saham Air France-KLM turun 1,5 persem menjadi 5,06 euro pada pukul 09:04 di Paris. Sepanjang tahun ini perusahaan telah kehilangan 2,2 persen.
Adapun UE mengataka bantuan dari Prancis akan disalurkan ke Air France-KLM tetapi hanya menguntungkan pihak Prancis. Air France harus menyerahkan 18 slot harian di bandara Orly di luar Paris untuk memenuhi permintaan UE.
Sedangkan Belanda sedang melanjutkan pembicaraan dengan komisi tersebut mengenai rencananya sendiri untuk pembiayaan kembali KLM.
Kedua pemerintah tahun lalu memberikan kelompok tersebut total 10,4 miliar euro dalam bentuk pinjaman langsung dan jaminan yang didukung negara. Instrumen hibrida akan menggantikan sebagian dari itu.
Menteri Keuangan Bruno Le Maire mengatakan pemerintah Prancis dapat menjadi pemegang saham terbesar di maskapai itu sebagai bagian dari rencana tersebut. Prancis saat ini memiliki lebih dari 14 persen saham di grup operator.
Prancis telah berusaha untuk melunakkan tuntutan komisi untuk langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan persaingan dalam industri, termasuk penyerahan hak pendaratan di bandara Orly dan Amsterdam Schiphol.
"Ini adalah negosiasi yang panjang dan sulit atas nama negara Prancis," kata Gagey.
