Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Awas Didikte Asing, Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Pengembangan SDM di Era Digital

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting. Oleh karena itu, pemerintah telah mendukung melalui program Kartu Prakerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa selain pembangunan infrastruktur dalam mempercepat transformasi digital, instansinya juga mendukung belanja untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Karena era digital kalau manusianya tidak siap, akhirnya kita akan didikte oleh sekelompok kecil atau bahkan pihak lain di luar Indonesia,” katanya melalui diskusi virtual, Senin (5/4/2021).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting. Oleh karena itu, pemerintah telah mendukung melalui program Kartu Prakerja.

“Idenya supaya masyarakat kita mampu terus berlatih, untuk upskilling [meningkatkan keahlian], dan upgrading [meningkatkan kebaruan] sehingga mereka bisa terus sesuai dan mengikuti perubahan jaman,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sekolah vokasi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja juga melakukan hal yang sama. Itu semua butuh dukungan fiskal yang luar biasa besar.

Sementara itu, pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur untuk mencapai transformasi digital setiap tahunnya dianggarkan berkisar Rp16 triliun sampai Rp17 triliun.

Tujuannya agar 9.113 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa terkoneksi internet. Dengan begitu, tidak ada kesenjangan digital.

“Itu inti dari transformasi yang berkeadilan. Yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk mengoneksi digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran yang sangat besar baik dari belanja melalui kementerian dan lembaga maupun TKDD [transfer ke daerah dan dana desa],” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper