Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan refocusing anggaran salah satunya di sektor perumahan menjadi Rp7,33 triliun dari pagu anggaran Rp8,5 triliun berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan langkah-langkah refocusing dilakukan dengan melakukan penghematan belanja barang yang bersumber dari honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya.
Kementerian PUPR akan menunda pembangunan rumah khusus food estate di Kalimantan Tengah ke tahun anggaran 2022, dan penundaan dukungan kegiatan pembangunan rumah susun di Kawasan Industri Subang.
"Kami juga akan melakukan relaksasi pembangunan rumah susun KI Batang dari single year contract ke multiyears contract. Meskipun ada refocusing, kami tidak mengurangi alokasi kegiatan padat karya tunai [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS]," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (31/3/2021).
Khalawi menjabarkan ada refocusing anggaran ini berdampak pada perubahan anggaran dan output Ditjen Perumahan tahun ini. Untuk rumah susun tahun ini akan dibangun 8.551 unit dengan anggaran Rp3,6 triliun dari sebelum refocusing yang ditetapkan 9.755 unit dengan anggaran Rp4,16 triliun.
Kemudian untuk rumah khusus akan dibangun sebanyak 2.349 unit dengan anggaran Rp537,24 miliar dari sebelum refocusing sebesar 2.423 unit dengan anggaran Rp606,38 miliar.
Baca Juga
Tahun ini Kementerian PUPR juga akan membangun rumah swadaya sebanyak 116.130 unit dengan anggaran Rp2,52 triliun. Alokasi untuk pembangunan rumah swadaya ini bertambah dari sebelum refocusing anggaran 114.900 unit dengan anggaran Rp2,5 triliun.
"Untuk bantuan PSU [prasarana dan sarana umum] tahun ini jadi 25.000 unit dengan anggaran Rp257,61 miliar dari sebelumnya refocusing anggaran 40.000 unit dengan anggaran Rp406,1 miliar," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
