Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan mandat khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan pengelolaan perberasan nasional.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani diminta untuk membantu dalam bentuk kesiapan anggaran bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka penyerapan beras petani.
“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” kata Presiden dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat malam (26/3.2021), seperti dilansir dari Antara.
Presiden Jokowi mengetahui saat ini harga beras di tingkat petani belum sesuai harapan di tengah periode mendekati musim panen.
“Saya tahu kita memasuki masa panen, dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi juga menjamin tidak akan ada aliran masuk beras impor hingga Juni 2021.
Baca Juga
Dia mengungkapkan pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjut dia, MoU itu hanya untuk menjaga ketersediaan pasokan beras di tengah pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Hingga saat ini, belum ada beras impor masuk ke Indonesia.
Kepala Negara juga meminta agar seluruh pihak menghentikan polemik impor beras karena saat ini belum ada pemberlakuan impor beras. Justeru polemik impor beras malah akan menurunkan harga jual gabah di tingkat petani.
“Oleh karena itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras,” ujar Presiden Jokowi.
