Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah optimistis tingkat kemiskinan di Indonesia yang naik hingga mencapai level dua digit pada 2020 lalu akibat pandemi Covid-19 akan mengalami penurunan hingga mencapai kisaran 9,2 hingga 9,7 persen pada 2021.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Maliki menyampaikan pemerintah akan berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang terus mengalami peningkatan pada tahun ini dan 2022 mendatang.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per September 2020 mencapai 27,55 juta atau 10,19 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini meningkat sebesar 2,76 juta jiwa dibandingkan dengan September 2019 lalu.
Di samping itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2020 mencapai 7,07 persen, tertinggi sejal 2012 yang saat itu tercatat sebesar 6,13 persen.
Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan status indonesia sebagai negara upper middle income dengan Gross National Income (GNI) per capita sebesar US$ 4.047,6 akan turun menjadi lower middle income pada 2020 dengan GNI per capita sebesar US$3.806,4 akibat pandemi.
Kementerian PPN/Bappenas memproyeksi, status Indonesia akan bisa kembali menjadi Upper Middle Income Country pada 2022, dengan syarat pertumbuhan ekonomi tahun ini harus mencapai level 5 persen.
Baca Juga
Maliki mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang dinilai jauh lebih mendesak saat ini.
“Kami sekarang lebih berfokus kepada pemulihan ekonomi yang harus segera dilakukan dalam dua tahun ini. Kami ingin rebound kemiskinan dilaksanakan dengan reformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju menengah dan rentan menjadi lebih mapan” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Maliki menyampaikan untuk mendorong target penurunan angka kemiskinan tersebut, akan dilakukan salah satunya dengan pendataan yang tepat.
Pendataan tidak hanya pada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga masyarakat kelas menuju menengah dan menengah.
Hal ini dilakukan menurutnya agar pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat kelompok tersebut menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah akan mendorong transformasi ekonomi, khususnya pada industri yang melibatkan kelas menuju menengah bahkan rentan.
“Alhasil, industri atau sektor yang menyentuh mereka menjadi lebih mapan. Contohnya adalah sektor pertanian dan perkebunan yang mengandalkan teknologi lebih baik, baik dari sisi produksi maupun pemasaran,” jelasnya.
Dia memandang, pemulihan pasar sektor-sektor potensial tersebut perlu segera dilakukan sehingga sehingga diharapkan pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat. “Tentunya tujuan kita mengurangi penduduk miskin menjadi tercapai juga”.
