Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar benci pada produk-produk luar negeri mulai digaungkan mesti ditanggapi secara positif.
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Rama Datau mengatakan pernyataan Jokowi merupakan langkah baik.
Pernyataan itu, ujar Rama, harus diartikan bahwa Jokowi memberi peluang untuk para pengusaha lokal agar bisa semakin berinovasi dalam meningkatkan daya saing produk di dalam negeri.
“ Jadi, bukan maksudnya adalah antiproduk asing. Hal ini harus bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, untuk mengembangkan produk terus berinovasi hingga bisa menjangkau pasar internasional, dan saya rasa perlu sekali dukungan masyarakat untuk lebih melihat dan menggunakan produk-produk dalam negeri,” ungkapnya, Sabtu (6/3/2021).
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemakaian produk dalam negeri.
Bahkan, lanjutnya, di kementerian dan BUMN sudah ada yang mulai menerapkan kebijakan ini. Kementerian PUPR, misalnya, mewajibkan pemakaian produk lokal untuk proyek infrastruktur terutama proyek infrastruktur pemerintah.
Baca Juga
“Dukungan berbagai elemen masyarakat memang dibutuhkan sekali, jika kita tidak bisa mendukung dan berkontribusi mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Siapa lagi kalau tidak dimulai dari diri sendiri,” katanya.
HIPMI, tuturnya, berharap agar langkah ini bisa diterapkan juga oleh para produsen besar di Indonesia agar lebih mau secara ikhlas meningkatkan kandungan bahan dalam negeri dalam produksinya. Jadi tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga harus memiliki rasa cinta produk buatan dalam negeri.
“Langkah ini, sangat perlu diperhatikan oleh para pengusaha, produsen, dan juga UMKM karena kita mempunyai pasar yang besar, hal inilah yang perlu kita manfaatkan. Meningkatkan segala aspek dalam produk yang dihasilkan agar melahirkan konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia,” ujar Rama.
Dia menambahkan, jangan sampai langkah pemerintah yang sudah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam belanja negara ataupun BUMN tidak dimanfaatkan para produsen karena tidak mau berupaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proses produksinya.
Nanti multiplier effect seperti yang diharapkan presiden malah tidak terjadi, ujarnya.
“Untuk mendukung langkah Presiden Jokowi, HIPMI akan membentuk satgas untuk mengecek bagaimana situasi di lapangan. Hal ini kami lakukan agar langkah ini bisa berjalan baik dan efektif agar para konsumen bisa lebih mencintai produk dalam negeri dan tidak membeli produk luar negeri dan langkah ini juga untuk bisa memberikan laporan dan juga rekomendasi,” tutup Rama.
