Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan duduk perkara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri.
Mendag mengatakan pernyataan tersebut mengemuka usai Lutfi menjelaskan mengenai persaingan tidak adil di perdagangan digital yang melibatkan produk luar negeri dan produk lokal.
“Perlu saya luruskan bahwa sebenarnya ada background yang menyertai pernyataan Presiden, yaitu laporan saya kepada beliau tentang adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Kamis (4/3/2021).
Dia menjelaskan praktik-praktik tersebut mencakup kecurangan dalam perdagangan yang dilakukan perusahaan dagang-el berskala global, seperti praktik predatory pricing. Lewat praktik ini, produk sengaja dipasarkan dengan harga jauh lebih murah sehingga menimbulkan persaingan yang tak seimbang.
“Saya ingin luruskan bahwa ini memang laporan saya saat meminta beliau [Presiden] membuka rapat kerja Kemendag. Jadi beliau membenci praktik tersebut sebagai bagian yang tidak memuaskan karena kita banyak sekali kehilangan UMKM dengan prospek karena masalah itu,” lanjutnya.
Lutfi menyebutkan pula sebuah laporan dari lembaga internasional mengenai kondisi UMKM produsen jilbab di Indonesia yang terganggu bisnisnya akibat peredaran produk sejenis asal luar negeri yang dijual dengan harga lebih murah.
Baca Juga
UMKM tersebut tercatat mempekerjakan sekitar 3.400 pekerja dengan biaya upah total mencapai US$650.000 per tahun.
Namun saat bisnis ini mulai maju pada 2018, Mendag mengatakan informasi mengenai produk ini diadopsi oleh perusahaan lain yang basis produksinya berada di China.
“Produk ini tersadap oleh AI perusahaan digital asing dan dibuat di China, kemudian diimpor lagi ke Indonesia. Mereka hanya membayar US$44.000 untuk bea masuk tetapi menghancurkan UMKM tersebut. Hal ini lantas menjadi tren,” kata dia.
Dia lalu menjelaskan harga jual jilbab impor tersebut hanya Rp1.900 per helai di platform e-commerce. Harga yang jauh lebih murah dari ongkos produksi yang dikeluarkan oleh UMKM Tanah Air lantas membuat produk lokal tidak bisa bersaing. Hal ini juga diperburuk dengan pemberian subsidi dan dumping yang diberikan penjual atau penyedia platform.
“Itulah yang menjadi dasar ucapan Presiden, karena membunuh UMKM,” kata Lutfi.
Lutfi pun menegaskan ujaran Presiden bukan ditujukan sebagai sinyal proteksionisme terhadap pasar dalam negeri. Gaungan untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan mengurangi konsumsi produk luar negeri, menurutnya adalah ekspresi kekecewaan terhadap praktik tidak adil dalam perdagangan digital yang marak ditemukan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyerukan agar konsumen di dalam negeri bisa loyal terhadap produk lokal. Pemerintah pusat dan daerah pun diharapkan dapat melakukan intervensi demi meningkatkan pemasaran produk UMKM di pusat-pusat perbelanjaan. Misalnya dengan mengutamakan produk UMKM di lokasi strategis alih-alih produk luar.
“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Cinta barang kita, benci produk luar negeri,” kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
