Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

G20 Sepakati Penguatan Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19, Insentif IMF Disiapkan

G20 meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Presiden China  Xi Jinping menjelang sesi foto di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada tanggal 28-29 Juni 2019./Setkab
Presiden Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Presiden China Xi Jinping menjelang sesi foto di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada tanggal 28-29 Juni 2019./Setkab

Bisnis.com, JAKARTA - Negara anggota G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi global dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan kerentanan yang terjadi guna mendorong pemulihan ekonomi global.

Kesepakatan tersebut dikemukakan dalam pertemuan virtual para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 26 Februari 2021 lalu.

Negara-negara G20 menilai percepatan pelaksanaan vaksinasi serta dukungan kebijakan dengan prioritas untuk meringankan dampak pandemi terhadap kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, khususnya UMKM, perlu dilakukan seiring dengan ketimpangan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, baik di dalam maupun antarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, Perry menyampaikan bahwa program vaksinasi penting untuk bisa berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. 

BI, katanya telah bersinergi dan mendukung stimulus fiskal untuk mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui stimulus moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan hingga sebesar 150 basis poin sejak tahun 2020 lalu.

BI juga telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar 4,8 persen dari PDB dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana sekitar 3 persen dari PDB pada 2020.

“Selain itu, BI berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif melalui serangkaian kebijakan guna peningkatan akses keuangan bagi UMKM, penyaluran bantuan sosial dan beberapa kebijakan sistem pembayaran seperti perluasan akseptasi QRIS,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/2/2021).

Pada kesempatan ini, Perry juga menyampaikan dukungan rencana Financial Stability Board (FSB) dan lembaga keuangan internasional untuk mengidentifikasi (stocktaking) pelajaran yang didapat dari pandemi Covid-19 guna mengatasi kerentanan di sektor keuangan.

Negara-negara G20 pun berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses bagi UMKM, mendorong transisi menuju ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mencapai konsensus global terkait perpajakan digital yang tertunda dari target semula di akhir 2020.

Perry menambahkan, forum tersebut juga menyepakati bahwa penguatan kerja sama perlu dilakukan untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan utang.

Selain itu, G20 meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper