Bisnis.com, JAKARTA — Pertengahan bulan ini, Kementerian PUPR akan membangun rumah susun sebagai tempat tinggal sementara yang layak bagi masyarakat tidak mampu dengan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Mereka yang masuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adalah pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia telantar, serta masalah sosial lainnya.
Menurut Kementerian PUPR dalam laman resminya, Selasa (9/2/2021), pembangunan rusun PPKS yang ditandai dengan peletakan batu bertama direncanakan pada pertengahan Februari 2021.
Rusun dibangun dua tempat yakni di Kompleks Panti Asuhan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur seluas 1.932 meter persegi dan Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 meter persegi. Tiap-tiap rusun dibangun lima lantai terdiri atas 108 unit tipe 24 untuk menampung 428 orang.
Kedua rusun telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti tempat parkir, jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Selain itu setiap kamar juga telah dilengkapi dengan meubelair, seperti 212 unit tempat tidur susun dan 4 unit tempat tidur single, 212 unit lemari 2 pintu dan 4 unit lemari 1 pintu, 428 unit meja, dan 428 kursi di tiap-tiap kamar.
Untuk pemanfaatan ruangnya, pada lantai dasar digunakan sebagai ruang pengelola, ruang serbaguna, 2 unit bagi difabel berkapasitas 4 orang, dan 18 unit standar berkapasitas 72 orang.
Baca Juga
Kemudian untuk lantai II hingga Lantai V digunakan untuk ruang hunian tiap-tiap lantai berjumlah 22 unit standar berkapasitas 88 orang. Biaya pembangunan kedua rusun dan fasilitas pelengkapnya diperkirakan sebesar Rp86,6 miliar.
Pembangunan hunian vertikal tersebut sekaligus sebagai tempat pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Selain pengembangan rumah susun, kerja sama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial juga terkait pemberdayaan masyarakat.
Keberadaan rusun nantinya akan digunakan sebagai hunian sementara sebagai standar hidup layak bagi PPKS yang dilayani oleh Balai Rehabilitasi Sosial, Kemensos dengan terlebih dahulu mengikuti rehabilitasi sosial, pelatihan vokasional, dan pembinaan kewirausahaan.
“Diharapkan nantinya rusun dapat menjadi tempat untuk memberdayakan masyarakat tidak berpenghasilan dari tempat lain serta dapat mengurangi kekumuhan di lokasi sekitar,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.
