Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan bahwa rencana pemotongan insentif tenaga kesehatan masih dalam penyelarasan.
“Mengenai hal tersebut masih dikoordinasikan Kemenkeu dengan Kemenkes [Kementerian Kesehatan],” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).
Askolani menjelaskan bahwa anggaran kesehatan tahun ini meningkat dari rencana awal. Kenaikannya hampir Rp100 triliun.
“Anggaran kesehatan tahun 2021 awalnya Rp169,7 triliun. Namun dengan perkembangan Covid-19 yang masih sangat dinamis, diperlukan alokasi yang lebih besar. Saat ini diperkirakan akan naik menjadi Rp254 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, alokasi kesehatan khusus penanganan Covid-19, Askolani menuturkan bahwa tahun lalu pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terealisasi Rp63,5 triliun. Pada 2021 ditingkatkan menjadi Rp125 triliun.
“Fokus 2021 tetap penanganan Covid melalui 3T [testing, tracing, dan treatment] termasuk isolasi, vaksinasi, dan penerapan disiplin protokol kesehatan,” ucapnya.
Surat keputusan menteri keuangan diteken tertanggal 1 Februari 2021 untuk menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Menangani Covid-19.
Dalam surat tersebut, insentif bagi dokter spesialis diberikan sebesar Rp7,5 juta, peserta PPDS Rp6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp5 juta, bidan dan perawat Rp3,75 juta, serta tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2,5 juga. Sedangkan santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal karena tertular Covid-19 sebesar Rp300 juta.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, serta tenaga medis lainnya Rp5 juta. Untuk santunan kematian Rp300 juta.
