Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rancangan Aturan Rampung, Bank Tanah Dapat Modal Awal Rp5 Triliun

Mengacu pada pasal 27, sumber kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendapatan sendiri, penyertaan modal negara (PMN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 14 Januari 2021  |  12:32 WIB
Foto udara pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu Seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis(3/9/2020). Pembangunan jalan tol sepanjang 65Km tersebut ditargerkan rampung pada 2021. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Foto udara pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu Seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis(3/9/2020). Pembangunan jalan tol sepanjang 65Km tersebut ditargerkan rampung pada 2021. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan aturan turunan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah telah rampung.

Dalam aturan ini ditegaskan fungsi Bank Tanah, yaitu perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Mengacu pada pasal 27 beleid tersebut, sumber kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendapatan sendiri, penyertaan modal negara (PMN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c [PMN] paling kurang Rp5 triliun,” tulis Bab VIII Pengelolaan Keuangan soal modal Bank Tanah pada pasal 43.

Masih pada pasal yang sama, apabila modal Bank Tanah menjadi kurang dari Rp5 triliun, pemerintah menutup kekurangannya dari APBN.

Bank Tanah juga dapat melakukan pinjaman. Ini dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset.

Akan tetapi, pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari Komite Bank Tanah. Komite dapat pula memberikan kuasa kepada dewan pengawas untuk memberikan persetujuan

Komite Bank Tanah terdiri atas menteri sebagai ketua merangkap anggota, menteri yang mengurusi keuangan selaku anggota, menteri yang mengurusi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai anggota, dan/atau menteri/kepala lembaga lainnya yang ditunjuk oleh presiden sebagai anggota. Mereka ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sedangkan dewan pengawas ditetapkan Komite Bank Tanah. Mereka paling banyak berjumlah tujuh orang yang terdiri atas satu orang sebagai ketua merangkap anggota yang ditetapkan Komite Bank Tanah dan enam orang sebagai anggota.

“Dewan Pengawas berasal dari empat orang unsur profesional dan tiga orang yang dipilih oleh pemerintah pusat,” tulis pasal 33.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cipta kerja
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top