Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Risma Ungkap Realisasi Anggaran 2020 Kemensos Tembus 97,11 Persen

Pagu anggaran 2020 adalah Rp134 triliun dan realisasinya Rp130 triliun atau 97,11 persen.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 Januari 2021  |  09:09 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). - Antara\r\n
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan realisasi anggaran di kementeriannya pada 2020 mencapai 97,11 persen.

"Pagu anggaran 2020 adalah Rp134.171.839.274.000 dan realisasinya Rp130.300.865.759.231 atau 97,11 persen," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui akun Youtube Komisi VIII DPR RI Channel di Jakarta, Rabu (14/1/2021).

Dia mengungkapkan persentase realisasi anggaran pada masing-masing eselon I adalah 96,68 persen di Sekretariat Jenderal; 97,77 persen di Inspektorat Jenderal; 99,79 persen di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; dan 94,76 persen di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Berikutnya, 99,88 persen di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 95,38 persen di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan 95,17 pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan Komisi VIII DPR dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tersebut.

Rapat kerja tersebut merupakan rapat perdana Risma bersama Komisi VIII DPR sejak menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus penyelewengan dana bantuan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII juga meminta Risma untuk mendorong reformasi birokrasi di Kementerian Sosial.

"Komisi VIII mendorong reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Sosial untuk mencegah kasus-kasus penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial," kata Ace.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian sosial tri rismaharini

Sumber : Antara

Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top