Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri agar segera menangani rendahnya produksi sejumlah komoditas seiring dengan tingginya pengeluaran untuk subsidi pupuk.
Presiden mengatakan pemerintah mengeluarkan Rp33 triliun setiap tahunnya untuk subsidi pupuk. Dengan anggaran sebesar itu, sejumlah komoditas penting seperti gula, bawang putih, dan kedelai masih harus impor karena produksi dalam negeri tidak bersaing.
"Kalau setiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan dari sisi produksi. Ada yang salah, ada yang tidak benar di situ,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (11/1/2021).
Perlu diketahui, Permentan 49/2020 Kementan menyebutkan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 menjadi 9,04 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi subsidi pupuk tahun 2020 sebesar 8,9 juta ton.
Di depan para menteri yang hadir, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi mempertanyakan minimnya hasil yang tidak sebanding dengan subsidi Rp33 triliun.
“Rp33 triliun untuk subsidi pupuk, return-nya apa? Apakah produksi melompat naik. Saya tanya kembaliannya apa? [Subsidi pupuk] kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun. Angka itu besar sekali. Jadi ini tolong dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali minta ini,” tegas Jokowi.
Baca Juga
Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, produsen tahu dan tempe mogok sepanjang 1-3 Januari 2021 lantaran harga kedelai yang terus melambung. Saat ini, harga kedelai sudah menembus Rp470.000 dari sebelumnya Rp370.000 per karung seberat 50 kilogram.
Presiden meminta agar jajaran menterinya serius dalam mengelola pangan, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor.
Para menteri tidak lagi bisa hanya mempertahankan kebijakan yang konvensional. Salah satu yang didorong adalah pembangunan kawasan yang ekonomis seperti food estate dengan lahan sampai ratusan ribu hektare.
“Percuma kita berproduksi tetapi sedikit tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap yang impor tadi. Paling tidak tahun ini [food estate] di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah itu selesaikan. Ini akan jadi contoh, semua provinsi datang sudah copy saja,” ujar Jokowi.
