Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Industri TPT Nilai RPP Ciptaker Perdagangan Belum Memihak Manufaktur Lokal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Perdagangan masih sangat normatif.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 10 Januari 2021  |  14:40 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) didampingi Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam (kiri) serta Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Dody Widodo (keuda kiri) memperhatikan pakaian produksi PT Daehan Global di Brebes (29/5/2020). Istimewa - Kemenperin
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) didampingi Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam (kiri) serta Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Dody Widodo (keuda kiri) memperhatikan pakaian produksi PT Daehan Global di Brebes (29/5/2020). Istimewa - Kemenperin

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Perdagangan masih sangat normatif.

Analis Kebijakan Industri dan Perdagangan APSyFI Farhan Aqil Syauqi menilai perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar tata-niaga industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pasalnya, RPP tersebut dinilai dapat mempercepat pemulihan industri tekstil dari pandemi Covid-19.

"Jika RPP ini dapat menjamin pasar dalam negeri, ini akan menjadi obat yang manjur bagi industri tekstil yang sedang terpuruk sekarang, bahkan pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja lagi," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (10/1/2021).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendata volume produksi industri TPT pada awal pandemi anjlok 85 persen menjadi 1 juta ton. Adapun, utilisasi rata-rata pabrikan terjerumus menjadi 5,05 persen.

Alhasil, pabrikan harus melepas 80,01 persen tenaga kerja atau sebanyak 2,15 juta tenaga kerja pada minggu kedua April 2020. Adapun, jumlah tenaga kerja industri TPT sebelum pandemi menyerang adalah 2,69 juta orang.

Farhan menyatakan lulusan perguruan tinggi pada 2020 banyak yang tidak terserap. Pasalnya, pabrikan masih dalam proses menyerap tenaga kerja yang terpaksa dilepas karena pandemi.

Menurutnya, RPP UU Cipta Kerja sektor Perdagangan yang melindungi pasar domestik dapat menumbuhkan investasi di industri TPT. Alhasil, lanjutnya, pabrikan dapat menambah lapangan kerja baru.

Farhan menyatakan perlindungan pasar domestik yang dimaksud adalah pemeriksaan dokumen transhipment dan transaksi keuangan yang ketat. Menurutnya, hal tersebut akan membuat pemangku kepentingan melihat volume riil TPT impor dan mempermudah aparat berwajib melakukan penindakan.

Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil (Ikatsi) Riza Muhidin mengatakan penerbitan UU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi konkret menyelesaikan masalah tata niaga industri TPT. Walakin, Riza menilai UU tersebut harus dikritisi karena ada beberapa poin yang tidak tercantum dalam beleid tersebut.

Menurutnya, RPP tersebut tidak memiliki satu pasal pun mengenai jaminan pasar domestik. Riza menilai pemerintah tidak berniat untuk mendorong investasi industri TPT lokal dengan tidak mencantumkan pasal tersebut.

Seperti diketahui, RPP UU Cipta Kerja Sektor Perdagangan yang diakses dari halaman resmi UU Cipta Kerja terdiri dari 90 halaman yang terdiri dari 179 pasal dan penjelasannya.

Adapun, pasal tersebut memiliki 15 bab yang terdiri dari beberapa bagian di sebagian bab nya. "Pandemi ini sudah buat kami terpuruk, jangan sampai RPP ini malah membuat rumit. Kami juga masih menuntut Revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/2019," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

panasia filament Industri Tekstil cipta kerja
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top