Bisnis.com, JAKARTA - The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menilai upaya akuisisi PT MRT Jakarta (Perseroda) terhadap PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bukan soal pencaplokan usaha semata. Namun, sebagai upaya integrasi transportasi melalui pendekatan aksi korporasi.
ITDP Southeast Asia Director Faela Sufa menuturkan upaya ini tidak dapat dilihat sebagai siapa mengakuisisi siapa. Namun, ini sebagai upaya percepatan integrasi transportasi di Jabodetabek.
"Ini bukan soal akuisisinya, tetapi tentang pendekatan korporasi guna mengintegrasikan layanan dan pembayaran transportasi massal di Jabodetabek," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (6/1/2021).
Dia mencontohkan ketika pandemi Covid-19 terjadi kemudian ada ledakan penumpang di sejumlah titik stasiun KRL, ketika layanan sudah terintegrasi, bus Transjakarta dapat membantu menanggulangi ledakan penumpang tersebut sebagai bentuk antisipasi yang terintegrasi.
Faela juga menuturkan pendekatan korporasi ini lebih efektif terbukti dengan pembentukan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) perusahaan patungan MRT dan KAI dapat mengintegrasikan layanan di 5 stasiun DKI Jakarta.
Di sisi lain, ketika DKI Jakarta sudah memiliki saham pada KCI, integrasi layanan di sejumlah stasiun pun akan lebih mudah. Kepemilikan saham pun dapat dipindahkan ke perusahaan holding transportasi di Jabodetabek ini.
Dia menuturkan hal ini sesuai dengan studi kasus negara lain Transport for London (TfL) yang merupakan perusahaan publik yang dibentuk melalui Greater London Authority Act tahun 1999, dengan tugas untuk menyediakan layanan angkutan umum di Greater London, dengan tambahan cakupan traffic dan highway authority.
Untuk operasional dan bisnis, TfL mendirikan sebuah Holding company bernama Transport Trading Limited, yang memiliki 14 anak perusahaan, diantaranya yang mengoperasikan bus, subway, trem, waterway dan airport.
TfL memegang fungsi utama untuk menyediakan layanan angkutan umum, tetapi dapat mendelegasikan beberapa fungsi ke anak perusahaannya.
"TfL mengatur tarif dan revenue dari angkutan umum, dan membayarkannya kepada anak perusahaannya, sehingga untuk subsidi layanan angkutan umum, TfL mengkonsolidasikannya sebelum nantinya mengajukan jumlah subsidi/PSO yang diperlukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
