Bisnis.com, KUALA LUMPUR — Amerika Serikat telah melarang impor dari raksasa minyak sawit Malaysia karena kekhawatiran bahwa para pekerjanya menghadapi serangkaian pelecehan.
Tindakan terhadap Sime Darby Plantation, salah satu produsen terbesar di dunia, menandai kedua kalinya AS memblokir pengiriman dari sebuah perusahaan minyak sawit di negara Asia Tenggara itu dalam beberapa bulan terakhir.
Minyak kelapa sawit adalah bahan umum dalam berbagai barang mulai dari makanan olahan hingga kosmetik, dengan Malaysia dan negara tetangganya Indonesia memproduksi 85 persen pasokan dunia.
Namun, para aktivis, seperti dikutip dari www.bangkokpost.co, Kamis (31/12/2020) telah lama mengklaim bahwa pekerja bergaji rendah di perkebunan menghadapi pelecehan dan juga menyalahkan industri yang mendorong perusakan hutan hujan tropis untuk memberi jalan bagi perkebunan.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS pada Rabu (30/12/2020) malam mengatakan bahwa ada bukti pekerja Sime Darby menghadapi pelecehan termasuk kekerasan seksual dan fisik, pemotongan gaji dan pembatasan pergerakan.
Larangan itu, kata penjabat komisaris CBP Mark A. Morgan, "menunjukkan betapa pentingnya bagi orang Amerika untuk meneliti asal-usul produk sehari-hari yang mereka beli."
Baca Juga
Keputusan, yang mulai berlaku Rabu, berarti bahwa semua minyak sawit dan produk minyak sawit Sime Darby dari Malaysia dilarang memasuki pelabuhan AS.
Perusahaan kelapa sawit yang memasok kebutuhan bagi perusahaan besar seperti Nestle dan Unilever, menjalankan jaringan perkebunan yang luas, dan mempekerjakan pekerja migran dari berbagai negara termasuk Indonesia dan Bangladesh.
Awal tahun ini, kelompok anti-perdagangan manusia Liberty Shared telah mengajukan petisi kepada CBP untuk melarang impor dari Sime Darby karena kekhawatiran tentang penyalahgunaan tenaga kerja.
Pada Oktober 2020, AS melarang impor dari produsen minyak sawit Malaysia lainnya, FGV Holdings, menyusul penyelidikan panjang yang menemukan indikasi bahwa pekerjanya menghadapi pelecehan.
Sime Darby tidak menanggapi permintaan komentar. Dalam situs webnya, perusahaan tersebut mengatakan percaya "kami memiliki tanggung jawab untuk menghormati, mendukung, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia."
