Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mendukung penerapan strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menambah bahan baku daur ulang dalam kemasan makanan dan minuman.
Direktur Pengembangan Bisnis Inaplas Busi Susanto Sadiman mengatakan penerapan peta jalan tersebut akan membantu membereskan manajemen sampah nasional. Selain itu, Budi menilai hal tersebut dapat membantu defisit bahan baku plastik nasional.
"Kebutuhan bahan baku plastik] saat ini sekitar 6 juta ton per tahun, sementara kontribusi industri hulu plastik masih belum sampai 4 juta ton per tahun. Kami mendorong adanya industri pendukung [industri plastik] agar tidak ada plastik yang tercecer ke laut," katanya kepada Bisnis, Minggu (27/12/2020).
Inaplas mendata kontribusi industri daur ulang plastik baru sekitat 1 juta ton per tahun. Adapun, pasokan bahan baku bagi industri daur ulang plastik dari dalam negeri masih sekitar 700.000 tin per tahun.
Budi menilai penerapan peta jalan tersebut tidak akan menggerus konsumsi bahan baku plastik murni (virgin) pada tahun depan. Pasalnya, permintaan industri plastik nasional akan naik hanpir 50 persen pada 2025 menjadi 8 juta ton.
Budi menilai salah satu hambatan perbaikan manajemen sampah adalah pengelolaan bank sampah yang belum mumpuni. Menurutnya, salah satu yang menyebabkan rendahnya minat pabrikan menggunakan bahan baku daur ulang adalah harganya yang kurang kompetitif akibat rantai pasok yang cukup panjang.
Baca Juga
"Intinya pengelolaan sampah. [Harga bahan baku plastik daur ulang tinggi] karena terlalu banyak [biaya] transportasi sejak bank sampah. [Tapi,] secara teknis sebenarnya bisa diatasi," ucapnya.
KLHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Dalam beleid tersebut, produsen diwajibkan untuk mengurangi volume sampah plastik setidaknya 30 persen dengan cara membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali.
Asosiasi Daur Ulang Plastik (Adupi) menyatakan penyebab munculnya cukai plastik merupakan green washing yang terjadi di masyarakat. Green washing itu ditandai dengan kampanye penggunaan plastik ramah lingkungan yang terbuat dari bahan baku organik maupun aditif khusus.
"Plastik yang ramah lingkungan itu tidak ada. Ini namanya green washing, di rancangan cukai terbaru pun sudah tidak ada kata-kata ramah lingkungan karena sangat ambigu," ujar Wakil Ketua Umum Adupi Justin Wiganda kepada Bisnis.
Justin melanjutkan pengenaan cukai pada kantong plastik tidak adil. Pasalnya, kemasan plastik dan kantong plastik memiliki karakteristik yang sama yaitu mewadahi suatu komoditas.
Selain itu, secara penggunaan kantong plastik tidak digunakan hanya satu kali. Menurutnya, setelah selesai belanja, konsumen umumnya menggunakan kantong plastik yang sama sebagai bungkus sampah rumah tangga.
"Kantong plastik bisa didaur ulang, kalau kemasan plastik seperti kemasan multilayer belum tentu bisa didaur ulang," ucapnya.
