Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan fokus pada pembangunan perumahan rakyat pada tahun depan.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pemerintah dalam semangat akan memenuhi kebutuhan rumah rakyat.
Dalam program sejuta rumah sepanjang 2015–2019, Kementerian PUPR telah membangun 4,81 juta rumah. Adapun untuk 2020, pemerintah telah membangun 856.758 unit atau sekitar 77 persen dari target tahun ini.
"Kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2020, perumahan sudah mulai membaik berlanjut seperti ini. Capaian 1 juta rumah ini percepatan yang dilakukan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pengembang, perbankan, dan masyarakat," ujarnya dalam diskusi Kebangkitan Industri Properti Nasional 2021 secara virtual pada Selasa (22/12/2020).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2024 menjadi isu utama yakni perumahan dan pemukiman, akses pembiayaan, rumah tak layak huni, rumah kumuh, pemenuhan standar keamanan bangunan.
Kementerian PUPR menargetkan rumah layak huni bertambah dari 56 persen menjadi 70 persen hingga 2024.
Sektor properti sendiri merupakan salah satu progam yang sangat penting dalam pemulihan ekonimi dimana sektor properti ini menjadi leading sektor dan memiliki multiplier efek kepada 170 industri lainnya, serta menyerap tenaga kerja. "Selama pandemi memang sektor properti terdampak dalam 3 hingga 6 bulan pertama."
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2021, Kementerian PUPR menganggarkan dana bantuan perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 157.500 unit, program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 39.996 unit, dan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 25.380 unit.
Eko menuturkan pemerintah telah mengalokasikan penyediaan perumahan pada 2021. Alokasi tersebut antara lain terdiri dari pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 9.414 unit, pembangunan rumah khusus sebanyak 2.440 unit, bantuan rumah swadaya sebanyak 81.090 unit, lalu pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 40.000 unit.
"Rumah tangga yang saat ini menghuni rumah tidak layak atau di lingkungan yang tidak layak itu bisa pindah ke rumah baru yang lebih layak dan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan," tuturnya.
Adapun pada 2020, pemerintah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan melalui program FLPP sebanyak 102.500 unit dan telah terealisasi 105.410 unit atau 102,84 persen atau melebihi target.
Kemudian program BP2BT sebanyak 9.500 unit dan terealisasi sebanyak 1.357 unit atau sekitar 14,28 persen.
"Ini capaiannya relatif rendah mungkin karena BP2BT masih dianggap baru dan teman teman stakeholder belum terbiasa menjalankan program ini," ucap Eko.
Program lainnya adalah Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang merupakan stimulus fiskal mengantisipasi dampak Covid-19. Pada program ini ditetapkan 175.000 unit dan yang telah terealisasi 55.553 unit atau sebesar 31,74 persen dari target.
