Bisnis.com, JAKARTA - Inggris akan menjadi negara industri besar pertama yang mengakhiri semua pembiayaan publik untuk proyek bahan bakar fosil di luar negeri. Langkah itu dalam upaya menandai diri sebagai pemimpin dalam mengatasi perubahan iklim.
Larangan pembiayaan bahan bakar fosil akan mulai berlaku pada November 2021, ketika Inggris akan menjadi tuan rumah pembicaraan iklim global COP26 di Glasgow, Skotlandia.
Perdana Menteri Boris Johnson akan membuat pengumuman pada pertemuan virtual Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini di mana Inggris menjadi tuan rumah bersama dengan Prancis, Italia, dan Chili.
Lebih dari 70 pemimpin dunia akan menghadiri acara tersebut, bersama Paus Francis dan Kepala Eksekutif Apple Inc. Tim Cook, yang masing-masing akan berjanji untuk meningkatkan ambisi memangkas emisi.
KTT yang telah direncanakan selama berbulan-bulan itu diselenggarakan di tengah buntunya negosiasi Brexit antara Inggris dengan Uni Eropa.
Johnson ingin menggunakan kebijakan hijau untuk membuktikan bahwa Inggris akan terus memiliki pengaruh di luar blok perdagangan UE, termasuk merapatkan hubungan dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden.
Baca Juga
Sementara itu, pemerintahan Gedung Putih yang akan datang cenderung skeptis terhadap Brexit, tetapi ingin bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris.
Meskipun mungkin memiliki keuntungan politik bagi Johnson, rencana baru itu akan berarti perubahan bagi bisnis. Siemens AG dan General Electric Co adalah beberapa perusahaan yang mendapat manfaat dari dukungan Inggris untuk proyek bahan bakar fosil di negara-negara seperti Ghana dan Irak.
Dalam empat tahun terakhir, Inggris telah mendukung 21 miliar poundsterling (Rp373,14 triliun) ekspor minyak dan gas Inggris melalui promosi perdagangan dan pembiayaan ekspor.
Hal itu menimbulkan kritik bahwa kebijakan luar negeri pemerintah tidak sesuai dengan upaya domestiknya untuk menghilangkan gas rumah kaca Inggris.
"Keputusan untuk melarang pembiayaan bahan bakar fosil menetapkan standar emas untuk tindakan iklim yang serius," kata Nick Mabey, kepala eksekutif E3G, dilansir Bloomberg, Sabtu (12/12/2020).
Kelompok lingkungan itu mengatakan rencana Inggris akan melangkah lebih jauh dari kebijakan serupa di Prancis, yang tidak mencakup semua bahan bakar fosil dan hanya berlaku untuk pembiayaan ekspor. Sejauh ini kebijakan Prancis itu merupakan yang paling ambisius di antara negara-negara industri.
Johnson juga akan menjanjikan 10 juta poundsterling untuk inisiatif baru untuk membantu negara-negara miskin berinvestasi dalam teknologi hijau untuk pulih dari pandemi.
Badan Pembiayaan Ekspor Inggris Raya akan terus mempertimbangkan permohonan dukungan dalam industri minyak dan gas sampai keputusan akhir dibuat pada Februari 2021. Beberapa pembangkit listrik berbahan bakar gas terbersih juga akan dibebaskan dari larangan tersebut, kata kantor Johnson.
Keputusan itu juga disambut oleh Partai Buruh oposisi, yang telah menyerukan larangan serupa.
"Mengakhiri posisi munafik kita tentang pembiayaan bahan bakar fosil adalah prasyarat dasar untuk menjadi tuan rumah COP26 yang kredibel,: kata Ed Miliband, juru bicara Buruh untuk strategi bisnis, energi dan industri.
Inggris juga berencana untuk bekerja dengan perusahaan minyak dan gas Laut Utara untuk membantu menciptakan hub global untuk energi angin, penangkapan dan penyimpanan karbon.
