Bisnis.com, JAKARTA – Direksi Bank Tabungan Negara (Bank BTN) berkomitmen meningkatkan penyaluran pembiayaaan rumah bersubsidi.
Direktur Utama Bank BTN Pahala N. Mansury mengatakan yang dibutuhkan sektor perumahan agar dapat merealisasi pendanaan lebih baik yakni perlu adanya konsistensi jumlah subsidi yang dilakukan setiap tahunnya.
"Awal tahun jumlah FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] yang tersedia kurang dari 90.000 unit rumah, karena memang ada keterbatasan RAPBN pemerintah tahun 2020. Konsistensi RPJMN perumahan direalisasi ini sangat diperlukan," ujarnya dalam HUT ke-44 KPR BTN pada Kamis (10/12/2020).
Untuk mendorong konstribusi sektor perumahan dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan skema subsidi perumahan sebanyak 1,5 juta unit rumah yang menjadi target pasar Bank BTN.
Sektor perumahan akan berkontribusi signifikan terhadal pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Adapun rasio sektor perumahan terhadap PDB saat ini baru 2,93 persen dan ditargetkan dalam RPJMN naik 4 persen. Angka rasio sektor perumahan terhadap PDB ini menjadi yang terendah di Asean bila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina yang di atas 10 persen.
Lalu jumlah rumah tangga yang layak menghuni rumah layak naik dari 56,75 persen menjadi 70 persen dengan target penanganan perumahan melalui intervensi langsung sebanyak 5,6 juta unit.
"RPJMN rencana jangka mengah harus ada. Sesuai dengan RPJMN kami memiliki target Bank BTN membiayai rumah subsidi 270.000 – 310.000 unit rumah per tahunnya. Ini karena sektor perumahan padat karya, satu rumah dibangun lima orang sehingga kalau 1 juta rumah ada 5 juta serapan tenaga kerja," tuturnya.
Sesuai dengan target RPJMN 2000–2024, Bank BTN berencana membiayai rumah subsidi kurang lebih 310.000 unit rumah pada 2021 dan 2022, lalu akan meningkat menjadi 355.000 unit rumah di 2023 dan 381.540 unit rumah pada 2024.
"Kami harapkan ini bisa berjalan. Ini pembangunan rumah komersial yang perlu intervensi melalui kebijakan pemerintah agar dapat berjalan. Ini perlu ada peran Tapera, kami berharap ada 75.000 unit rumah tentunya dana dari pengalihan dana Bapertarum. Ini bisa jadi modal awal pemilikan rumah untuk ASN/TNI/Polri lalu 2020 karyawan BUMN," ucapnya.
Sektor perumahan, lanjutnya, memiliki multiplier efek yang juga tinggi dimana dengana adanya tambahan anggaran FLPP sebesar Rp5,63 triliun dari Rp11 triliun pada 2020 menjadi Rp16,63 triliun di 2021 maka sektor properti yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi sebesar Rp12,1 triliun.
"Ada lima besar sektor yang mengalami dampak ekonomi dari perumahan, yakni perdagangan selain mobil dan motor, jasa real estat, perdagangan mobil dan motor, jasa pendidikan dan pemerintahan, dan tentu jasa keuangan perbankan," paparnya.
Dia menambahkan harga indeks perumahan masih sangat positif perkembangannya terutama untuk tipe 35 yang tumbuh 4,5 persen harganya dan tipe 45 yang tumbuh 4,2 persen. Berdasarkan hasil perhitungan BTN House Price Index kuartal III/2020, harga rumah mulai tumbuh 4,29 persen yoy yang terjadi di hampir seluruh Indonesia.
"Untuk tipe 70, harga rumah menurun. Provinsi yang tinggi harga rumahnya adalah Jawa Barat dan Banten," kata Pahala.
