Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Jepang mengeluarkan undang-undang untuk memberikan vaksinasi virus corona secara gratis dengan biaya yang ditanggung pemerintah pusat.
Persetujuan di majelis tinggi parlemen setelah persetujuan di majelis rendah yang lebih kuat akan mengesahkan undang-undang tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, beleid baru itu juga membuat pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola imunisasi.
Langkah itu dilakukan ketika gelombang baru infeksi virus telah mendorong daerah yang paling parah untuk menutup bar dan restoran lebih awal. Perdana Menteri Yoshihide Suga diminta untuk menangguhkan sebagian program insentif perjalanan yang dimaksudkan untuk menopang ekonomi regional.
Sementara jumlah korban tewas di Jepang sejauh ini merupakan yang terendah di negara maju Kelompok Tujuh, negara itu mengalami penurunan ekonomi terburuk dalam catatan pada kuartal April-Juni.
Suga telah berjanji untuk mengamankan dosis vaksin yang cukup untuk seluruh rakyat pada paruh pertama tahun depan dan masih belum jelas sejauh mana penduduk asing akan memenuhi syarat untuk vaksinasi gratis.
Tidak semua warga negara Jepang antusias dengan imunisasi. Survei Ipsos yang dilakukan pada Oktober menunjukkan bahwa hanya 69 persen responden Jepang bersedia mendapatkan vaksin jika tersedia, dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 73 persen.
Baca Juga
RUU itu juga mengizinkan pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta atas kerugian yang disebabkan masalah kesehatan yang berasal dari vaksinasi. Jepang telah mengontrak Moderna Inc. untuk menyediakan vaksin, dan memiliki perjanjian dengan Astrazeneca Plc dan Pfizer Inc.
Total korban meninggal di Jepang akibat pandemi kini melampaui 2.000 orang sejak awal wabah, dibandingkan dengan sekitar 1.500 kematian per hari di Amerika Serikat.
