Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menyatakan menyambut positif kebijakan lelang dini proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sekretaris Jenderal AKI Joseph Pangalila menjelaskan program lelang dini dari Kementerian PUPR ini sangat baik dan diharapkan bisa segera berjalan sejak awal 2021.
"Menurut kami lelang dini sangat baik untuk sektor infrastruktur dan harapannya mudah-mudahan awal tahun 2021 nanti sudah bisa berjalan proyeknya," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (30/11/2020).
Joseph mengaku kebijakan lelang dini memberikan dampak positif bagi perusahaan kontraktor pelat merah atau BUMN.
Sementara untuk kontraktor swasta saat ini masih belum kelihatan jelas dampaknya dari lelang dini. Menurutnya memang sejumlah kontraktor swasta ada yang kesulitan mendapatkan proyek selama masa pandemi Covid-19.
Meski demikian, pihaknya mengaku belum ada kontraktor swasta anggota AKI yang terancam gulung tikar.
Baca Juga
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021.
Pelelangan dini telah dimulai sejak Oktober 2020 dengan total jumlah paket yang telah dilelang sebanyak 4.060 paket senilai Rp46,64 triliun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 28 November 2020, pukul 19.00 WIB. Seiring waktu jumlah paket yang akan dilelang dini akan terus bertambah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama.
"Kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Menteri Basuki dalam siaran persnya.
Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR akan memfokuskan enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.
Keenam fokus program tersebut antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
