Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Diminta Undur Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas

Pemerintah diharapkan fokus dalam menyelamatkan industri pariwisata eksisting di 34 provinsi di Tanah Air.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 27 November 2020  |  16:25 WIB
Sejumlah perwakilan agen perjalanan pariwisata berswafoto dengan penari saat travel gathering bertajuk We Love Bali di kawasan Pantai Pandawa, Badung, Bali, Jumat (4/9 - 2020). \r\n
Sejumlah perwakilan agen perjalanan pariwisata berswafoto dengan penari saat travel gathering bertajuk We Love Bali di kawasan Pantai Pandawa, Badung, Bali, Jumat (4/9 - 2020). \\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mengundurkan proses pengembangan destinasi wisata super prioritas dan fokus dalam menyelamatkan industri pariwisata eksisting yang terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Maulana Yusran menilai pengembangan destinasi super prioritas yang dilakukan pemerintah masih terlalu dini dan memerlukan energi yang tidak sedikit untuk menciptakan permintaan.

"Pasalnya, banyak destinasi yang dikembangkan dari nol. Seperti Mandalika yang dikembangkan khusus untuk wisata eventual. Selain keberlangsungan kunjungan wisatawan setelah event terselenggara, lesunya permintaan dengan adanya pendemi juga menjadi hal yang perlu diwaspadai pemerintah," ujar Maulana kepada Bisnis.com, Jumat (27/11/2020).

Dari sisi investasi, sambung Maulana, kemungkinan realisasi akan sulit akibat pandemi. Menurutnya, para investor mayoritas masih akan berada di dalam kondisi yang tidak bagus.

Sebagai informasi, pemerintah memperkirakan diperlukan investasi lebih dari Rp30 triliun untuk pengembangan destinasi wisata super prioritas. 

Perinciannya, Mandalika dengan perkiraan investasi Rp30,8 triliun masing-masing Rp2,2 triliun dari untuk pembangunan kawasan dan Rp28,6 triliun dari pelaku usaha. Labuan Bajo, total kucuran dana diperkirakan mencapai Rp2,67 triliun dengan perincian Rp2 triliun dari dana APBN PUPR, Rp1 triliun dari PEN ITDC, dan Rp470 miliar dari PMN IYDC.

Sementara di Likupang, pemerintah memperkirakan nilai investasi mencapai Rp2,1 triliun untuk pembangunan kawasan, serta investasi senilai Rp5 triliun yang diperkirakan bakal mengucur hingga 2040.

Alih-alih melakukan pengembangan destinasi wisata super prioritas, pemerintah justru diharapkan fokus dalam menyelamatkan industri pariwisata eksisting di 34 provinsi di Tanah Air.

Terutama bagi provinsi yang 5 besar pendapatan asli daerahnya (PAD) disumbangkan oleh sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Dengan fokus yang diutamakan ke pengembangan destinasi wisata super prioritas, maka destinasi wisata eksisting yang bergantung kepada sektor pariwisata berpotensi terbengkalai.

"Efek PAD dari hotel dan restoran menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] di daerah. Makanya, sekarang kita harus berpikir nasional, bukan destinasi tertentu. Momentumnya tidak pas," kata Alan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pariwisata destinasi wisata Covid-19
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top