Bisnis.com, JAKARTA – Hingga kuartal III/2020, penyaluran pinjaman PT Sarana Multigriya Financial (SMF) mencapai 99,47 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 sebesar Rp6,87 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan pihaknya optimistis dapat mencapai target penyaluran pembiayaan sebesar Rp6,87 triliun. Pada awalnya, target pembiayaan ditahun ini mencapai Rp13 triliun, namun dilakukan revisi sebesar 50% mencapai Rp6,87 triliun.
"Akhir tahun ini setelah target direvisi, Insya Allah tercapai,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Kamis (26/11/2020).
Revisi target tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pihaknya akan mengoptimalkan mitra lain diantaranya perusahaan pembiayaan karena sudah ada pemesanan untuk KPR komersial, khususnya untuk segmen menengah ke bawah.
Dia menuturkan realisasi penyaluran pembiayaan yang senilai Rp6,05 triliun hingga kuartal III ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp7,61 triliun.
SMF akan terus berkomitmen menyalurkan pinjaman untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 102.000 rumah.
Baca Juga
"Kalau akhir tahun dampaknya pandemi ada, tetapi kalau KPR program yang dipegang SMF kayak FLPP itu, sesuai target, 102.000 unit sudah kami sediakan dananya," ucapnya.
SMF tengah fokus mendukung pemerintah pada Program PEN dalam sektor perumahan. Melalui beberapa upaya, seperti menyalurkan dukungan pendanaan jangka panjang pada program FLPP, relaksasi untuk pembiayaan homestay bagi masyarakat pemilik homestay melalui program kemitraan perseroan.
Direktur SMF Heliantopo menambahkan realisasi penyaluran pinjaman tersebut diperkirakan melampaui target 100% hingga akhir tahun. Pasalnya, masih ada waktu hingga akhir tahun untuk mencapai targer.
"Kami akan berupaya sebaik-baiknya, di akhir tahun kemungkinan akan melampaui target yang sudah ditetapkan," tuturnya
Adapun kriteria pengembang yang diberikan kredit konsumsi yakni pengembang yang mengerjakan proyek perumahan menengah ke bawah dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pengembang tersebut harus terdaftar dan terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Nantinya ada mekanisme penyaluran, standard operational procedure (SOP) beserta besaran nilai kreditnya yang saat ini masih dalam proses persiapan," kata Heliantopo.
