Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai US$600 juta atau Rp8,4 triliun untuk membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) meningkatkan akses listrik dan mendorong energi terbarukan di Indonesia bagian timur.
Program ini juga mencakup dua hibah, masing-masing senilai US$3 juta, dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.
Tahap kedua dari Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur–Program Pembangunan Jaringan Listrik ini mendukung upaya PLN untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat itu mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
“Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya,” kata Toru Kubo, Direktur Bidang Energi Asia Tenggara di ADB.
Dia melihat listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi penyakit virus Corona (Covid-19).
"Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh.”
Baca Juga
Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak tahun 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7 persen pada 2018, dari sebelumnya 19,1 persen pada 2000. Kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi Covid-19.
ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1,0 persen pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 5,0 persen pada 2019. Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50 persen bagi 7 juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya.
Pemerintah terus mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas. Sekitar 56 persen rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik, atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28 persen rumah tangga di Maluku.
Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4 persen. Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23 persen pada 2025, naik dari 13 persen pada 2016. Selain itu, Pemerintah berharap sebisa mungkin meniadakan penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik, dan ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kawasan terpencil.
“Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan, yang diperkirakan akan menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara signifikan,” kata Diana Connett, Spesialis Energi ADB.
Tahap pertama program ini di Sulawesi dan Nusa Tenggara telah terbukti berhasil. Hingga akhir 2019, PLN mencatat terdapat 1,53 juta pelanggan listrik baru, dan angka ini lebih besar dari target awal sebesar 1,37 juta. Program tahap kedua ini bertujuan menyediakan listrik pada 1,55 juta pelanggan baru pada 2024 di 9 provinsi.
Pinjaman berbasis hasil kepada PLN, dengan jaminan dari Pemerintah Indonesia, akan menunjang upaya PLN dalam memasang infrastruktur distribusi listrik voltase sedang dan rendah. Pinjaman ini juga membantu PLN mengelola aset secara lebih baik dan menangani limbah dengan aman, serta meningkatkan sistem pengadaan dan pembayaran.
Selain itu, ADB mengungkapkan hibah dari Asia Clean Energy Fund akan membantu pembangkit energi terbarukan untuk menerapkan teknologi modern dalam rancangan dan pemeliharaan sistem.
Sedangkan hibah dari Japan Fund for Poverty Reduction akan mendukung upaya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan membantu PLN mengadakan kajian longitudinal dampak sosial dan gender.
Prakarsa ADB di bidang energi lainnya adalah dua pinjaman sektor swasta yang sedang berjalan untuk mendukung pembangkitan listrik tenaga angin dan surya di Indonesia timur.
Prakarsa tersebut juga mencakup pinjaman berbasis kebijakan yang dilengkapi dengan bantuan teknis untuk ikut memperkuat tata kelola dan keberlanjutan fiskal, meningkatkan investasi sektor swasta, dan mengedepankan opsi energi yang bersih dan efisien.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
