Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka peluang untuk melakukan prefunding atau penerbitan surat berharga negara dalam jumlah besar sebelum tahun anggaran dimulai, kendati masih melihat kinerja APBN tahun 2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan bahwa pemerintah selalu melihat perkembangan dinamika di dua area. Pertama, dinamika di APBN itu sendiri terutama terkait realisasi penerimaan, maupun belanjanya.
Pemerintah juga melihat dinamika di pasar, khususnya di pasar keuangan maupun pasar SBN. Menurut Luky, pasar SBN saat ini sedang sangat positif kondisinya, likuiditas melimpah, sentimen global cukup positif, dukungan dari BI dalam bentuk pembiayaan APBN dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) 1 dan 2 sangat membantu.
"Jadi melihat dinamika seperti itu, strategi kami tetap opportunistic, flexible, dan prudent. Jadi terkait dengan kemungkinan prefunding kami tetap terbuka dan prefunding tidak harus dalam bentuk valas, bisa juga dalam bentuk rupiah," kata Luky, Senin (23/11/2020).
Kedua, pembiayaan dari Bank Indonesia. Seperti diketahui pembiayaan dalam bentuk SKB 1 dan SKB 2 diprioritaskan untuk mendukung APBN tahun 2020. Penggunaannya juga diseusaikan dengan kebutuhan, termasuk dalam pengadaan vaksin.
"Tetapi memang di APBN 2021 dimungkinkan untuk ada carry over," jelasnya.
Baca Juga
Adapun terkait pinjaman asing seperti yang belum lama ini ditarik dari Australia dan Jerman, Luky mengatakan bahwa pinjaman itu untuk mendukung penanganan Covid-19. Selain itu, pinjaman tersebut juga untuk proses atau program reformasi lainya yang biasa dilakukan misalnya untuk reformasi sektor finansial.
"Untuk tahun ini, karena kondisi Covid-19, partner kita multilateral, bilateral itu banyaknya memberikan dalam bentuk dukungan terhadap penanagan pandemi Covid, kurang lebih 17 persen," tukasnya.
Sepeti diketahui, realisasi pembiayaan APBN sampai Oktober 2020 mencapai Rp928,4 triliun atau 89,3 persen dari target senilai Rp1.039,2 triliun.
