Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah melakukan penerbitan empat seri Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement kepada Bank Indonesia dengan jumlah total nominal penerbitan sebesar Rp22,87 triliun.
Dalam keterangan resminya, Kemenkeu menyebut penerbitan SUN hari ini merupakan transaksi yang ke lima untuk pemenuhan sebagian pembiayaan Public Goods. Total kebutuhan pembiayaan public goods diproyeksikan sebesar Rp397,56 triliun.
Penerbitan surat utang ini ditujukan untuk pembiayaan belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral Kementerian atau Lembaga dan Pemda dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun, transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan PEN.
Kebijakan ini juga sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement.
Dalam catatan Bisnis, BI telah menyerap surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sebesar Rp382,44 triliun sampai 13 Oktober 2020.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan realisasi APBN sampai September 2020 mengatakan bahwa penyerapan surat utang yang dilakukan BI secara umum bisa dibedakan dalam dua skema.
Pertama, penyerapan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 1 senilai Rp61,63 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp29,05 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) Rp32,58 triliun.
Kedua, realisasi SBN dengan skema SKB II atau burden sharing senilai Rp229,68 triliun untuk pembiayaan public goods. Sementara untuk pembiayaan nonpublic goods telah terserap senilai Rp91,13 triliun.
"Dengan likuiditas pasar yang banyak, pembiayaan utang relatif terjaga," kata Sri Mulyani, belum lama ini.
Adapun dengan jumlah tersebut, total surat utang yang diserap BI telah mencapai 48,3 persen total SBN neto (September) yang diterbitkan oleh pemerintah senilai Rp790,6 triliun.
Sementara jika dibandingkan dengan total pembiayaan anggaran (September), bank sentral setidaknya telah menyerap sebesar 48,7 persen. Realiasasi pembiayaan anggaran sampai September 2020 mencapai Rp784,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun.
