Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha logistik menyayangkan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan biaya sandar dan jasa kepelabuhanan lain yang menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kemenhub pada 2021.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada seluruh sektor logistik termasuk angkutan laut dan darat. Seharusnya, tambahnya, PNBP dikurangi bahkan ditiadakan.
"Sangat aneh Menteri Perhubungan mengambil tindakan seperti ini, dan kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Budi Karya sebagai Menhub secepatnya karena tindakan yang sangat kontraproduktif dalam masa pandemi ini," katanya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2020).
Menurutnya, kegagalan Menhub tak hanya dari melihat upaya pemulihan ekonomi di sektor logistik. Ada sejumlah catatan lain yang dinilainya sebagai kegagalan seperti kegagalan tol laut mengurangi disparitas harga secara konsisten dan kebijakan-kebijakan plin plan selama menjabat sebagai Menhub.
Adapun, sejak September 2020 moda transportasi seperti laut dan truk sudah mulai bangkit perlahan-lahan dengan mulai naiknya aktivitas ekonomi. Kedua sektor ini menjadi arus utama logistik karena tidak mengandalkan angkutan penumpang.
"Keputusan Menteri Perhubungan menaikkan PNBP di sektor laut karena berkurangnya pendapatan di sektor udara dan kereta api, sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat dan bisa membuat angkutan laut yang mulai bangkit menjadi terpuruk lagi," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, kenaikan tersebut dikhawatirkan membuat biaya logistik menjadi meningkat di tengah masih lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
