Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hutan Berizin Ditargetkan 70 Persen Dikuasai Swasta, 30 Persen Rakyat

Pemerintah menargetkan kelompok usaha perhutanan sosial dapat memanfaatkan 12,7 juta hektare pada 2024.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 03 November 2020  |  14:01 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan perihal target pemerintah pada pemanfaatan 12,7 juta hektare perhutanan sosial. Dia juga menyinggung soal penguasaan pihak swasta dalam hutan berizin.

Usai rapat terbatas secara virtual, Siti Nurbaya menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan kelompok usaha perhutanan sosial dapat memanfaatkan 12,7 juta hektare pada 2024.

Target ini merupakan salah satu misi yang tertuang dalam Nawacita Jokowi - JK pada 2014. Bila target ini tercapai, maka dia mengklaim rakyat telah menguasai sedikitnya 30 persen lebih kawasan hutan.

“Kalau 12,7 juta ini full, jadi ideal, maka rakyat sebetulnya dapat 30 persen lebih [hutan berizin], kan swastanya nggak boleh dibunuh juga dia kan pertumbuhan ekonomi kita juga perlu,” kata Siti usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (3/11/2020).

Siti menambahkan bahwa upaya untuk meningkatkan persentase hutan berizin yang dikelola itu menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keberpihakan terhadap rakyat.

"Paling tidak menjadi balance gitu ada keberpihakan kepada masyatakat rakyat. Itu bisa 30-an persen lebih. Jadi 30-70 lah kira-kira," imbuhnya.

Adapun, hutan perizin diperkirakan mencapai 36 - 36 juta hektare. Dari jumlah tersebut, hanya 4 persen yang diberikan untuk rakyat pada 2014 - 2015. Sisanya 96 persen dikuasai oleh swasta.

Sementara itu, sejak 2014 hingga September 2020, baru sekitar 4,2 juta hektare yang dikelola kelompok usaha perhutanan sosial. Artinya, masih tersisa 8,5 juta hektare belum dimanfaatkan masyarakat di sekitar hutan.

Kendati begitu pada 2018-2019 tingkat pemanfaatan hutan berizin oleh masyarakat mengalami lonjakan paling tinggi yaitu 1,8 juta hektare.

“Sudah ada 7.100 SK kelompok, 870.000 lebih kepala keluarga, itu sebetulnya kelompoknya sudah mulai menjadi usaha, tapi masih sedikit hanya 8 persen dari 7.000an itu. Tapi sudah ada yang ekspor,” terangnya.

Sejumlah komoditas ekspor dari kelompok usaha di kawasan hutan berizin tersebut seperti madu, aren, kayu putih, kayu manis dan gaharu. Barang tersebut disalurkan ke sejumlah negara seperti Singapura, Eropa hingga Timur Tengah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hutan klhk perhutanan sosial
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top