Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong peningkatan nilai manfaat perhutanan sosial hingga 2024 untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden menyebut capaian perhutanan sosial sejak enam tahun terakhir belum mencapai setengah dari target.
Target pemerintah pada capaian perhutanan sosial hingga sejak 2014 baru mencapai 4,2 juta hektare, sedangkan pemerintah menargetkan pemanfaatan perhutanan sosial bagi masyarakat dapat mencapai 12,7 juta hektare pada 2024.
“Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk kita selesaikan di 4 tahun mendatang, masih 8 juta [hektare] lebih,” kata Jokowi saat membuka rapat mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020).
Meski begitu, Jokowi menilai adanya peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kepemimpinannya terkait program ini.
Selain itu, Presiden menyebut perhutanan sosial tidak sebatas pemberian izin kepada masyarakat seperti pemberian surat keputusan. Pemerintah diminta untuk memberikan pendampingan sebagai program lanjutan kepada warga.
“Tapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan,” terangnya.
Adapun masyarakat diminta tidak hanya masuk dalam bisnis perhutanan sosial berupa agroforestre. Warga dapat memanfaatkan program itu untuk bisnis eco wisata, agro silvo, bio energi, hingga hasil hutan bukan kayu dan industri kayu rakyat.
“Semua sebetulnya menghasilkan dan menyejahterakan tapi pendampingan ini sangat diperlukan,” ungkapnya.
