Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepala BPKH Malu sama Wamen BUMN, Capital Outflow Haji Indonesia Tembus Rp15 T

Nilai Rp15 triliun itu baru dari haji saja, sedangkan dari umroh bisa mencapai Rp5 triliun aliran dana keluarnya. Kepala BPKH berharap BUMN mengambil peran supaya uang tersebut bisa dibayarkan atau mengalir ke perusahaan dalam negeri.
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama dengan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama dengan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKH) Haji Anggito Abimanyu mencurahkan isi hatinya kepada Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo terkait dengan pengeluaran untuk haji yang selalu menyumbang capital outflow tiap tahun.

Anggito mengungkapkan setiap tahunnya capital outflow mencapai Rp15 triliun untuk pelaksanaan haji.

"Malu nih pak. Semua itu pak, dari pesawat, semuanya lari ke asing semua. Jadi setiap tahun kita dianggap Rp 15 triliun capital outflow, jadi sekarang mau curhat ke pak Kartiko," kata Anggito dalam penandatangan kerjasama BPKH dengan PT Damri, Rabu, 7 Oktober 2020.

Dia berharap, ke depan BUMN mengambil peran supaya uang tersebut bisa dibayarkan atau mengalir ke BUMN, daripada dibayarkan ke negara lain.

Menurut dia, nilai Rp15 triliun itu baru dari haji saja, sedangkan dari umroh bisa mencapai Rp5 triliun aliran dana keluarnya. Dari sisi transportasi jamaah haji saja, kata dia, setiap tahun aliran dana asing keluar Rp1 triliun. Nilai itu, menurutnya, belum termasuk haji khusus.

"Jadi uang itu enggak balik nih pak Kartiko. Jadi tugas bapak mengembalikan uang itu melalui Damri," ujarnya.

Dia mendukung langkah BUMN yang masuk ke pasar Arab Saudi. Anggito juga berharap Kementerian BUMN bisa menugaskan komisiras untuk aktif dalam mengawal kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Bahkan menurutnya, juga perlu mengajak Kementerian Luar Negeri

"Tidak bisa banyak kerja sama B to B, itu harus ada G to G. Karena bapak tau lah culture bisnis di Arab Saudi ingin melindungi warga negaranya," kata Kepala BPKH tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper