Pandemi Covid-19 ibarat pedang bermata dua. Ia menghujam sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Hujaman pada sisi kesehatan tecermin dari jumlah infeksi dan korban jiwa yang terus bertambah. Karena vaksin belum ditemukan maka kebijakan karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan tetapi memberi efek samping pada terhentinya aktivitas ekonomi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tertekan hebat. Resesi ekonomi pun tak terhindarkan.
Resesi ekonomi berarti anjloknya daya beli dan laba korporasi, melambungnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, melebarnya ketimpangan, meningkatnya utang, dan merosotnya kepercayaan. Untuk menahan pemburukan ekonomi maka bazoka fiskal ditembakkan melalui stimulus.
Stimulus ini dibiayai oleh utang, sehingga usai pandemi kita akan menyaksikan sebuah pemantik yang bisa memicu krisis ekonomi, yaitu gelembung utang pemerintah.
Seiring dengan terkendalinya pandemi, sejak Juni 2020 berbagai negara mulai melakukan reaktivitasi ekonomi. Bahkan, sejumlah negara menyatakan untuk mengkaji kebijakan karantina wilayah atau PSBB yang keras agar perekonomian tidak semakin anjlok. Kebijakan alternatif diambil dengan kebijakan protokol kesehatan ketat, ketegasan aturan, serta kemampuan meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan isolasi. Pandemi dihadapi dengan metode ilmu pengetahuan.
Pascareaktivasi ekonomi ini memang terjadi perbaikan indikator perekonomian di sejumlah negara, seperti membaiknya indeks Purchasing Managers Index (PMI) dan indeks keyakinan konsumen, melambatnya laju PHK, dan meredanya volatilitas di pasar modal dan pasar valas. Namun, perbaikan indikator ekonomi ini terjadi di negara-negara yang konsisten dan responsif dalam mengendalikan pandemi, mengingat infeksi bisa terjadi kapan pun. China dan Vietnam merupakan dua negara yang sangat konsisten dan responsif melakukan pengendalian.
Hasilnya, dua negara ini berpotensi besar keluar dari jeratan resesi ekonomi. Sebaliknya, negara-negara yang sangat longgar dan tidak konsisten, perekonomiannya berpotensi besar masuk resesi, karena akan kembali melakukan shutdown.
Indonesia juga mengalami situasi yang sangat pelik akibat karena pandemi ini. Indonesia menjalankan PSBB sepanjang April-Juni 2020 yang memberikan dampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 sebesar 5,3% (yoy).
Pemburukan indikator ekonomi pun terus terjadi yang dapat dilihat dari merosotnya daya beli, sektor usaha yang terus berguguran, pengangguran dan kemiskinan melonjak, dan turunnya kepercayaan investor di pasar keuangan.
Untuk meredam pemburukan ekonomi ini, stimulus fiskal diluncurkan. Nilainya sangat jumbo yaitu mencapai Rp695,2 triliun. Pemerintah harus menerbitkan utang yang sangat besar untuk membiayai stimulus ini. Bahkan, Bank Indonesia turut membiayai stimulus ini melalui kebijakan berbagi beban (burden sharing).
Karena semua kalangan menjerit akibat himpitan ekonomi yang makin keras, pada awal Juni 2020 pemerintah mereaktivitasi kegiatan ekonomi dengan kampaye era adaptasi hidup baru dengan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).
Hasilnya, terjadi perbaikan pada indikator ekonomi, seperti membaiknya indeks keyakinan konsumen, rebound indeks PMI, membaiknya penjualan motor dan mobil, penguatan nilai tukar rupiah, dan rebound pasar saham dan obligasi.
Sayangnya, reaktivasi kegiatan ekonomi tidak diikuti dengan konsistensi dalam pengendalian pandemi. Hal ini tecermin dari lambannya akselerasi kapasitas testing dan tracing. Padahal, dua hal ini merupakan syarat penting untuk mengendalikan infeksi.
Belum lagi bicara kondisi infrastruktur layanan kesehatan yang tidak bertambah secara signifikan. Tenaga kesehatan yang terus menjadi korban. Peraturan yang tidak tegas dan pengawasan yang rendah berimbas pada rendahnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.
Hasilnya, penularan meningkat dan tingkat infeksi kembali naik tajam, khususnya di DKI Jakarta. Dampaknya, DKI Jakarta harus kembali melakukan PSBB lanjutan (14/9) yang akan membuat perekonomian yang baru siuman kembali limbung. Resesi ekonomi makin tak terhindarkan. Apalagi DKI Jakarta merupakan episentrum aktivitas ekonomi nasional.
Sayangnya, pemberlakuan PSBB lanjutan ini justru memantik silang pendapat dengan pemerintah pusat yang lebih menghendaki kebijakan lain. Silang pendapat inilah yang membuat publik menyimpulkan betapa rendahnya komunikasi dan sinergi.
Padahal, mengendalikan pandemi adalah kerja bersama yang membutuhkan sinergi dan komunikasi yang padu. Dilema untuk mengendalikan pandemi atau memulihkan ekonomi kembali terang nyata. Padahal itu tidak harus terjadi. Kita bisa menyaksikan bagaimana ketika China dan Vietnam konsisten memerangi pandemi, perekonomian dua negara ini perlahan sembuh dengan sendirinya.
Jika pandemi tak bisa dikendalikan yang salah satunya dilihat dari indikator positive rate di bawah 5%, masyarakat, khususnya kelas menengah, akan enggan membelanjakan uangnya, karena khawatir terinfeksi. Itulah sebabnya, meski reaktivasi ekonomi sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu tetapi kinerja daya beli tetap melorot (tecermin dari merosotnya inflasi dan naiknya pertumbuhan dana pihak ketiga).
Padahal untuk menghindarkan perekonomian dari resesi, mendorong daya beli menjadi sebuah keniscayaan, karena kontribusinya yang besar terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Namun, bagaimana tenang untuk melakukan konsumsi jika kekuatiran terkena infeksi terus menghantui?
Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menjaga sinergi dan soliditas. Komunikasi harus dapat dijaga. Pandemi harus jadi prioritas untuk dituntaskan dengan mempercepat akselerasi dan testing dan tracing di semua wilayah. Jika pandemi terkendali maka ekonomi pulih dengan sendirinya.
Jangan biarkan kepercayaan masyarakat kian tergerus, karena para elite tidak dapat menepis ego. Keselamatan nyawa masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi. Seperti kata Presiden Ghana, Nana Akufoaddo: “kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi. Yang tidak kami tahu bagaimana menghidupkan kembali orang mati”.
Kita tidak ingin lagi melihat nyawa melayang terus-menerus yang juga membuat Indonesia bisa makin dihindari oleh negara lain, karena dianggap tidak aman dan tidak cakap mengendalikan pandemi.
