Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai adanya rencana pengalihan kewenangan izin impor gula dan garam dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian menjadi bukti buruknya kinerja koordinasi pemerintah.
Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai hal itu menunjukkan tidak jalannya koordinasi antar Kementerian teknis, khususnya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Menurutnya, rencana pemindahan wewenang perizinan dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian memperlihatkan secara nyata lemahnya koordinasi tersebut.
"Bayangkan, ini hanya terkait dua komoditas, yaitu gula dan garam, saja, pemerintah terkesan kewalahan mengaturnya, apalagi terkait dengan ribuan produk atau komoditas lainnya," katanya kepada Bisnis, Selasa (6/10/2020).
Fajar mengemukakan saat ini yang menjadi masalah adalah oknum, khususnya importir yang bandel dan menyalahgunakan gula serta garam industri ke pasar konsumsi.
Untuk itu, seharusnya pihak Kementerian terkait bekerja sama dengan penegak hukum harus segera menindak para oknum ini. Artinya, justru masalahnya hanya dua di sini yakni koordinasi antarkementerian dan penegakan hukum.
Baca Juga
Sementara jika ditanya dampak pada industri, Fajar menilai tidak akan berdampak apa-apa. Namun, yang dikhawatirkan terkait wacana-wacana tersebut justru malah dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian atau gejolak harga bagi industri, dan itu sangat mengganggu proses produksi mereka.
"Maka dari itu saya menyarankan pemerintah, janganlah membuat wacana-wacana baru yang justru akan mendistorsi pasar sehingga mengganggu iklim usaha," ujarnya.
