Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur berharap Arab Saudi segera memberikan kuota kepada jemaah asal Tanah Air.
Sebelumnya, pemerintah negara setempat berencana membuka kembali kegiatan umrah, tetapi pelaksanaannya untuk sementara waktu dikhususkan bagi penduduk yang tinggal di Arab Saudi.
“Yang kami tunggu adalah pembagian kuota dan sebagainya. Kami harap Indonesia segera bisa mendapatkan kuota dan jumlahnya lebih besar [dibandingkan dengan negara lain],” ujar Firman, dikutip dari Tempo.co, Sabtu (26/9/ 2020).
Arab Saudi mulai melakukan uji coba pembukaan kegiatan umrah pada 4 Oktober 2020. Pembukaan ini dibagi atas empat tahap.
Tahap pertama, pemerintah mengizinkan warga dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah.
Tahap kedua yang jatuh pada 18 Oktober 2020, Arab Saudi membuka aktivitas umrah dan salat di Masjidil Haram serta ziarah ke Raudhah Masjid Nabawi bagi warga Arab Saudi dan ekspatriat.
Baca Juga
Di tahap ini, Arab Saudi membuka 75 persen dari kapasitas Masjidil Haram yaitu 15 ribu jemaah umrah dan 40 ribu jemaah salat per hari.
Tahap ketiga, Arab Saudi mengizinkan warga setempat, ekspatriat, dan warga luar Saudi yang bebas dari risiko Covid-19 untuk melaksanakan umrah dan salat pada 1 November 2020.
Kemudian, tahap keempat, aktivitas umrah dan salat di Masjidil Haram, serta ziarah ke Raudhah dari dalam dan luar Arab Saudi dibuka secara maksimal 100 persen dari kapasitas.
Tahap ini diberlakukan apabila otoritas berwenang memutuskan bahwa risiko pandemi berakhir.
Menurutnya, bila uji coba kegiatan umrah berhasil dan tak menunjukkan peningkatan penyebaran virus corona, pemerintah setempat bisa lebih cepat membuka pintu bagi negara lain.
Dengan begitu, jemaah asal Indonesia yang tertunda keberangkatannya bisa segera melaksanakan ibadah. Adapun berdasarkan catatan Amphuri, sebanyak 30.000 jemaah batal berangkat pada tahun ini karena pandemi Covid-19.
Ia menyebut, bila Arab Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, pihak-pihak yang akan diprioritaskan berangkat lebih dulu ialah mereka yang kepergiannya ditangguhkan sejak Februari lalu.
Dalam pelaksanaannya nanti, ia pun menjamin jemaah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Kami harap bisa duduk dengan pemerintah untuk membicarakan penerapan protokol bagaimana seandainya jemaah menghadapi masalah di perjalanan,” ucapnya.
