Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia sejauh ini telah melakukan efisiensi hingga Rp6,5 triliun dari sisi belanja modal dan belanja operasional dalam upayanya bertahan selama pandemi Covid-19.
Direktur Niaga PT KAI Maqin U. Norhadi menyampaikan hingga akhir Agustus jumlah penumpang telah mengalami penurunan hingga 85 persen. Tak hanya penumpang, penurunan juga terjadi untuk angkutan barang dan komoditas kendati tak signifikan yakni sebesar 14 persen.
Muqin juga mengakui dalam mengoperasikan Kereta Api utamanya kereta Jarak Jauh belum dapat meraup pendapatan yang optimal dengan kapasitas yang dibatasi mencapai 70 persen. Padahal KAI baru dapat mencapai titik impas atau break event point ketika okupansi telah mencapai besaran tersebut.
Sementara itu, bisnis penumpang saat ini telah memiliki tingkat layanan yang lebih tinggi karena sehat. harus memberlakukan protokol kesehatan. Dampaknya pihaknya secara selektif memilih mengoperasikan relasi yang memiliki tingkat permintaan tinggi. Namun sayangnya okupansi KA jarak jauh tujuan favorit ke Jawa pun baru mencapai 30 persen.
“Kami telah memotong biaya yang kami efisiensi capex opex lebih dari Rp6,5 triliun. dari sisi penerimaan pendapatan banyak perubahan bisnis yang mana sangat mempengaruhi dan berbeda dengan yang dilakukan pada tahun sebelumnya," jelasnya, Rabu (23/9/2020).
Menghadapi kondisi tersebut, KAI masih mengharapkan bantuan stimulus dari pemerintah agar bisa meminimalkan dampak finansial dari pandemi. Diantaranya agar angkutan barat bisa menggunakan 100 persen BBM bersubsidi supaya bisa mendorong tingkat kompetisi angkutan barang.
Saat ini BPH migas telah merevisi dan mencabut subsidi BBM bagi angkutan barang minyak, batubara diekspor pulp and paper.
Selain itu, Pemerintah diharapkan bisa meninjau ulang formulasi biaya Track Access Charge (TAC) agar Pengurangan biaya TAC, lanjutnya, juga harus sejalan menambah dana Infrastructure & Maintenance Operation (IMO).
Hal itu untuk menyehatkan arus kas KAI karena saat ini TAC menjadi beban porsi sebesar 35 persen terhadap biaya kai.
KAI juga tengah mengajukan amandemen terkait dengan pemberian subsidi atau pso agar didasarkan oleh biaya operasi yang dikeluarkan dn bukannya berdasarkan jumlah penumpang. Pasalnya jumlah penumpang turun drastis dan belum menutup biaya operasional.
Di luar itu, pihaknya juga mendorong agar rapid test ditiadakan atau diberikan subsidi karena kementerian kesehatan juga sudah tidak menyarankan penggunaanya sebagai hasil diagnosis.
“Ini hanya selama pandemi membantu surviva, era andemi berakhir dukungan ini bisa tidak diberlakukan lagi,” tekannya.
