Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi senilai Rp42,3 triliun yang rencananya akan diberikan kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemberian pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah yang di antaranya digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Adapun berikut postur pembiayaan investasi yang diberikan kepada sembilan perusahaan milik negara, yang dikutip dari paparan Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (14/9/2020).
Pertama, pembiayaan senilai Rp5 triliun untuk PLN. Dana tersebut ditujukan untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.
Kedua, pembiayaan investasi senilai Rp6,2 triliun untuk Hutama Karya. Salah satu tujuan pemberian investasi ini untuk kslanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatra (JTTS) untuk 3 ruas tol.
Ketiga, Rp2,25 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang digunakan untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP (porsi pendanaan 25 persen). Keempat, Rp20 triliun untuk lningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan penjaminan di PT BPUI (Persero).
Kelima, Rp1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoauntuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub. Keenam, PT ITDC mendapat pembiayan investasi senilai Rp470 miliar.
Ketujuh, Rp977 miliar PT Kawasan Industri Wijayakusuma untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kedelapan, PT PAL senilai Rp1,28 triliun untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.
Kesembilan, Rp5 triliun untuk LPEI yang digunakan untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
