Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi push atau mendorong orang menggunakan angkutan umum. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan kendaraan pribadi secara ganjil genap seperti di DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan saat ini Bali sudah diberikan subsidi angkutan umum massal penambahan empat koridor bus trans dewata di wilayah aglomerasi Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
Dengan adanya layanan bus rapid transit (BRT) hingga 105 unit bus tersebut, pemerintah daerah diminta berperan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.
"Karena sudah ada percepatan pakai bus, tentunya butuh pemerintah kabupaten atau provinsi ada manajemen transportasi pembatasan angkutan pribadi, misal manajemen parkir, semakin ke kota semakin mahal atau seperti di DKI Jakarta ada ganjil genap," terangnya, Senin (7/9/2020).
Menurutnya, ketika pemerintah daerah mengimbangi kebijakan pengadaan angkutan umum dengan strategi push strategy tersebut. Dengan demikian, ketika pemerintah daerah terlibat, pergeseran atau shifting ke angkutan umum bisa terjadi.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengakui provinsi Bali masih memerlukan sosialisasi penggunaan angkutan umum karena peminat yang menggunakan transportasi publik masih rendah.
Baca Juga
"Peminat transportasi umum cukup rendah, orang Bali lebih suka pakai sepeda motor, padahal risikonya tinggi. Saya perhatikan angkutan umum yang beroperasi selama ini peminatnya kurang, rugi terus," katanya.
Menurutnya, dari sisi bus harus ada daya tarik agar para pelajar dan mahasiswa yang biasa menjadi pengguna angkutan umum lebih tertarik bertransportasi massal.
Dia berharap dengan adanya koridor tambahan, mudah-mudahan dengan bus baru akan lebih banyak masyarakat yang berminat menggunakan jenis transportasi ini.
"Di Bali belum terbiasa, orang bisa jual tanah untuk beli mobil atau motor. Belum efisien, harus dibangun kesadaran masyarakat yang lebih aman," ujarnya.
