Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan pembangunan 16 bandara strategis nasional pada 2021 dengan anggaran total Rp1,6 triliun. Bandara tersebut berada di wilayah, Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp1,6 triliun dari APBN pada 2021 untuk pengembangan 16 bandara strategis di seluruh Indonesia.
"Pembangunan 16 bandara strategis dengan anggaran Rp1,6 triliun di Sumatra, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua," terangnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (2/9/2020).
Dia bercerita pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan negatif untuk perekonomian global dan Indonesia. Dengan demikian, pemulihan ekonomi berlangsung pada 2021.
"Untuk mendukung itu, kami berkontribusi dengan meningkatkan kinerja pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Perincian 16 bandara tersebut terdiri atas Pulau Sumatera yakni Bandara Sibisa Parapat, Sumatera Utara dengan anggaran Rp85 miliar; Sibisa Sei Bati, Tanjung Balai Karimun dengan anggaran Rp22 miliar, Mandailing Natal, Sumut anggarannya Rp75 miliar; Mentawai, Sumbar anggaran Rp175 miliar, Atung Bungsu, Pagar Alam, Rp15 miliar; serta Gatot Subroto, LampungRp 55 miliar.
Baca Juga
Bandara strategis di Pulau Jawa yakni Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah, dengan anggaran Rp65 miliar. Pulau Kalimantan ada Bandara Singkawang, Kalbar Rp100 miliar. Adapun, di NTT pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo dengan anggaran Rp80 miliar, serta Bandara di Sulawesi Selatan, Buntukunik Tana Toraja dengan anggaran Rp80 miliar.
Sementara itu, Pulau Papua menjadi poros pengembangan bandara terbanyak setelah Sumatera, yakni di provinsi Papua barat pengembangan Bandara Rendani Manokwari dengan anggaran Rp85 miliar; Anggi dengan dana Rp26 miliar; Siboru Fak-fak sebesar Rp307,5 miliar.
Terakhir pengembangan bandara di provinsi Papua, yakni Nabire baru, Papua beranggaran Rp345,9 miliar, Illaga sebesar Rp47 miliar, dan Ewer anggarannya Rp82 miliar.
Dia menegaskan Kemenhub diamanatkan pertama, melaksanakan prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk memperkuat kualitas dan keadilan. Kedua, mengembangkan wilayah mengurangi kesenjangan dan pemerataan.
Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
